PNS Terlibat Kampanye Akan Dikenakan Sanksi Berat

Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Cimahi menegaskan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk Partai Politik (Parpol) akan terancam sanksi tegas berupa pemecatan tidak terhormat, bukan itu saja, jika kedapatan ada PNS yang mendukung kampanye salah satu

PNS Terlibat Kampanye Akan Dikenakan Sanksi Berat

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Cimahi menegaskan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk Partai Politik (Parpol) akan terancam sanksi tegas berupa pemecatan tidak terhormat, bukan itu saja, jika kedapatan ada PNS yang mendukung kampanye salah satu Wakil atau Walikota Cimahi, sanksi tersebut akan lebih berat dan bisa dipidanakan. Demikian diungkapkan Ketua KPU Cimahi Handi Dananjaya, Senin (14/3/2016) seraya menjelaskan, para PNS harus bertindak netral serta tidak turut mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada serempak 2017 mendatang. Terlebih dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi. "Jika tidak netral para PNS bukan hanya bisa di sanksi administasi, PNS juga bisa dikenakan sangsi pidana. Karena selain UU ASN, ada juga undang-undang pidana Pemilu yang mengaturnya," terangnya. Handi menambahkan, pihaknya tidak hanya mengatur netralitas PNS saja, dalam UU ASN juga diatur berbagai hal seperti tidak bolehnya ada rotasi jabatan enam bulan sebelum Pilkada dan pejabat pemerintahan tidak melakukan program yang mengarah ke kepentingan Pilkada. "PNS itu kan tugasnya melayani masyarakat, jadi, harus netral. Kalau terjebak politik praktis, bisa terkena sanksi," pungkasnya. (Gatot Poedji Utomo/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA