PNS Tak Netral di Pilkada, Menpan RB Bakal Terjunkan Tim Investigasi

Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi akan menerjunkan tim reformasi birokrasi untuk investigasi ke daerah jika ada laporan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkampanye dan mendukung salah satu calon pad

PNS Tak Netral di Pilkada, Menpan RB Bakal Terjunkan Tim Investigasi

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi akan menerjunkan tim reformasi birokrasi untuk investigasi ke daerah jika ada laporan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkampanye dan mendukung salah satu calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Jadi kalau ada yang tahu ada orang PNS pake baju seragam ikut kampanye, ada kepala dinas ikut menggerakan kampanye, itu laporkan. Beritahu kita dengan bukti - bukti. Kami akan turunkan tim dari reformasi birokrasi untuk menginvestigasi," ucap Yuddy kepada wartawan di Bandung. Yuddy mengatakan, saat ini pihaknya tengah dengan gencar melakukan revolusi mental aparatur sipil negara dan mereformasi birokrasinya. "Jadi kita mengharapkan mind set aparatur itu betul betul disiplin taat azas taat undang -  undang harus menjadi sosok yang netral di dalam sikap politiknya ASN ini," katanya. Yuddy pun menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut terlibat kampanye mendukung calon tertentu. "Kalau ada PNS yang tidak netral dan terlibat  kampanye ikut jadi tim sukses menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk menggerakan anak buahnya berkampanye atau mendukung calon tertentu atau bahkan mengganggu calon yang lain atau menggunakan fasilutas negara itu dikenakan  sanksi tegas," tegas Yuddy. Menurut Yuddy, sanksi yang diberikan kepada PNS yang terbukti tidak main - main. Sanksinya itu mulai dari  penundaan promosi kemudian penundaan kenaikan pangkat penundaan pemberianan tunjangan kinerja atau TPP bisa saja dia diberhentikan dari posisi jabatannya. "Bahkan, yang paling berat dia diberhentikan dengan hormat dan terakhir diberhentikan dengan tidak hormat gak dapat pensiun. Jadi tergantung tingkat kesalahannya," tukasnya. (Budi/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA