Pimpinan KPK Kaget dengan Kondisi Lingkungan di Jabar yang Rusak

Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengaku kaget dengan kondisi lingkungan di Jawa Barat yang ternyata mengalami kerusakan parah. Terlebih dirinya mengira Jabar cukup asri. Bayangan saya Jabar itu asri. Ternyaya dari pemapa

Pimpinan KPK Kaget dengan Kondisi Lingkungan di Jabar yang Rusak

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengaku kaget dengan kondisi lingkungan di Jawa Barat yang ternyata mengalami kerusakan parah. Terlebih dirinya mengira Jabar cukup asri. "Bayangan saya Jabar itu asri. Ternyaya dari pemaparan Plh Gubernur Jabar diketahui bahwa kondisinya cukup parah.  Saya kaget juga," kata Johan usai menggelar rakor gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia di Aula Bappeda Jawa Barat, Jalan Dago Bandung, Kamis (17/9/2015). Menurut dia, kondisi itu sangat memprihatinkan. Pihaknya pun mempertanyakan keputusan pengadilan yang justru memenangkan perusak lingkungan. "Memang banyak kendala, bahkan ada sungai yang ditutup dan dipersoalkan pemerintah daerah tapi begitu dibawa ke pengadilan perusahaan menang. Itukan disampaikan Plh Gubernur, itu gimana ya. Jadi, bupati wali kota harus punya komitmen bersama," kata dia. Johan pun sangat mengapresiasi adanya tim satgas penegakan hukum lingkungan terpadu (PHLT) Jabar, terlebih tim ini memberokan perhatian terhadap kerusakan lingkungan. Bahkan, penegak hukum, seperti kepolisian, TNI, kejaksaan dan lainnya ikut terlibat mengawasi lingkungan. "Inisiasi tim satgas lingkungan saya kira bagus juga, Jabar punya satgas rame rame, jadi persepsinya sama antara penegak hukum dengan pemerintah daerah," tuturnya. KPK pun bisa mendorong penegakan hukum tersebut. Namun demikian hal tersebut sesuai tugas dan fungsi KPK. "KPK bisa mendorong itu sepanjang ada hal yang perlu dikawal, KPK bisa saja ikut membantu. Tapi tetap saja konteks KPK dalam pemberantasan korupsi. Misalkan ada laporan unsur korupsinya,  KPK bisa masuk," jelasnya. Lebih lanjut Johan pun mengatakan, KPK bisa ikut membantu dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di tanah air. Namun demikian hal tersebut harus sesuai dengan tupoksinya. "KPk tidak bisa menangani tindak pidana misalkan ilegal loging secara langsung, kita bisa menangani dari sisi korupsinya. Kebanyakan yang berkaitan dengan sda itu bermula dari pemberian izin. Izinya dikorup dengan cara suap, seperti untuk kawasan hutan lindung diubah ke peruntukan lain, caranya dengan menyuap pejabat," jelasnya. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA