Pilkada Serentak, Pemprov Jabar Hemat Rp400 M

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jawa Barat mampu mengefisienkan anggaran Pemprov Jabar hingga Rp400 milyar. Begitupun dengan pemerintah kabupaten kota yang menggelar Pilkada secara bersamaan tahun 2018. Seperti diketahui, Pilkada ser

Pilkada Serentak, Pemprov Jabar Hemat Rp400 M

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jawa Barat mampu mengefisienkan anggaran Pemprov Jabar hingga Rp400 milyar. Begitupun dengan pemerintah kabupaten/kota yang menggelar Pilkada secara bersamaan tahun 2018. Seperti diketahui, Pilkada serentak 2018 di Jabar terdiri atas 17 pemilihan umum (pemilu), yakni satu pemilu gubernur-wakil gubernur (pilgub) dan 16 pemilu bupati/wali kota. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Heri Suherman mengatakan, setelah melalui sejumlah pembahasan, pihaknya mengusulkan anggaran untuk Pilgub Jabar sebesar Rp1,169 trilyun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan Pilgub yang digelar secara terpisah. Terlebih saat digelar bersamaan, Pilgub Jabar hanya memerlukan anggaran Rp1,4 trilyun. Menurut Heri, penghematan anggaran pun dirasakan 16 kabupaten/kota di Jabar yang menggelar Pilkada serentak 2018. Dia mencontohkan Pemkab Bekasi yang menghemat anggaran Rp6 milyar. Jika menggelar pemilihan bupati sendiri, Pemkab Bekasi harus mengeluarkan Rp60 milyar, sedangkan hasil penghitungan pilkada serentak dengan pilgub ini menjadi Rp54 milyar. "Kemudian Garut, jika menggelar Pilbup sendiri maka dibutuhkan Rp83 milyar. Kini dengan Pilkada serentak cukup dengan Rp53 milyar," kata Heri di Bandung, Selasa (17/1/2017). Penghematan tersebut terjadi karena adanya pembagian anggaran antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota terkait Pilkada serentak. Misalnya, anggaran untuk honor petugas KPPS kabupaten/kota ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota pun menanggung honor petugas pemutakhiran data pemilih, biaya pemutakhiran, perlengkapan KPPS, dan perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke bawah. "Nah untuk, honor Pokja KPU kabupaten/kota, honor Pokja di PPK, honor bulanan di PPK dan sekretariat PPS itu ditanggung provinsi. Selain itu, pada pun menanggung perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke provinsi," terang dia. Kendati begitu, kesepakatan itu sifatnya masih lisan dan akan di MoU kan hari ini (Selasa 17 Januari). (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA