PHK Tanpa Pesangon, 68 Karyawan Perusahaan Malaysia Ngadu ke Pengadilan Hubungan Internasional

Sebanyak 68 orang mantan karyawan perusahaan Malaysia PT Tadmansori Karpet Indah mengadukan perusahaan itu ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, di Jalan Surapati. Pengaduan itu dilakukan karena perusahaan mem PHK tanpa memberikan pesangon kepada

PHK Tanpa Pesangon, 68 Karyawan Perusahaan Malaysia Ngadu ke Pengadilan Hubungan Internasional

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Sebanyak 68 orang mantan karyawan perusahaan Malaysia PT Tadmansori Karpet Indah mengadukan perusahaan itu ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, di Jalan Surapati. Pengaduan itu dilakukan karena perusahaan mem PHK tanpa memberikan pesangon kepada mereka. Kuasa hukum para mantan karyawan Hasan Sutisna mengatakan, pengaduan para mantan karyawan perusahaan karpet di Bantargebang, Bekasi itu bermula saat perusahaan secara tiba-tiba mengumumkan menutup pabrik mereka di Bekasi pada 23 Juni 2015. Menurut dia, penutupan pabrik itu dilakukan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada karyawannya. Pengumuman penutupan pabrik karpet dengan alasan mengalami kerugian dan pailit itu kemudian diikuti dengan mem-PHK seluruh karyawannya. Namun, tidak seorang pun dari 80 orang karyawan yang menerima pesangon dari perusahaan tersebut. Padahal, mereka sudah bekerja belasan tahun di perusahaan asal Malaysia itu. "Seluruh karyawan secara tiba-tiba di-PHK pada Juni 2015 lalu. Perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon kepada para karyawan. Mereka hanya menawarkan uang pisah sebesar Rp30 juta per orang," jelas Hasan saat ditemui di sela sidang di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Rabu (10/2/2016). Dia menjelaskan, sesuai undang-undang, perusahaan tidak bisa tiba-tiba menutup pabriknya dengan alasan pailit atau mengalami kerugian. Harus melalui tahapan prosedur, seperti mengalami kerugian yang dibuktikan dengan laporan keuangan akuntan publik. Tindakan PHK pun harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. "Harusnya ada tahapan dulu sebelum ditutup seperti efisiensi atau pengurangan karyawan. Ini tidak ada sama sekali tahapan itu, langsung ditutup sepihak. Ini bentuk pelecehan terhadap karyawan apalagi mereka tidak diberi pesangon," jelasnya. Tidak hanya itu, berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU 13 Tahun 2003, perusahaan wajib memberikan uang pesangon kepada para karyawan sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 3. Namun, perusahaan enggan memberikan pesangon sesuai ketentuan, padahal sudah beberapa kali dilakukan mediasi. "Rata-rata karyawan sudah bekerja belasan tahun. Ada yang sejak tahun 1996 sampai 2000. Kalau dihitung, pesangon paling kecil yang diterima karyawan minimal sampai Rp110 juta. Tapi perusahaan tidak memberikan pesangon, padahal itu diatur oleh undang-undang," jelas Hasan. Untuk diketahui, gaji karyawan terkecil di perusahaan itu Rp3.026000 per bulan. Sebelum mengadukan tindakan perusahaan yang tidak memberikan pesangon, para mantan karyawan pernah beberapa kali mediasi dengan pihak perusahaan. Namum pertemuan itu tidak mencapai titik temu terutama soal besaran pesangon. Perusahaan tetap hanya memberikan uang pisah sebesar Rp30 juta. Mantan karyawan berharap, Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan gugatan mereka. Adapun gugatan tersebut, yakni mewajibkan pihak perusahaan untuk membayar uang pesangon secara tunai kepada para karyawan sebesar dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp6,7 milyar serta THR keagamaan 2015 sebesar Rp1,6 milyar bagi 68 orang mantan karyawan perusahaan itu. "Kami berharap pengadilan akan mengabulkan tuntutan kami," tukasnya. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA