Perubahan Aturan Pembayaran JHT Diprotes

Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mendapat penolakan keras. Diantaranya karyawan rumah sakit swasta Ramadhany Indra Paramudhita, yang

Perubahan Aturan Pembayaran JHT Diprotes

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, mendapat penolakan keras. Diantaranya karyawan rumah sakit swasta Ramadhany Indra Paramudhita, yang turut menolak rencana perpanjangan masa pencairan jaminan hari tua, karena ditakutkan tingkat kesulitan tahap pengucuran akan bertambah. "tidak setuju, karena bagaimanapun kan itu uang kita. jadi sebaiknya dapat mempermudah untuk pencairannya," saat wawancara di Bandung, Sabtu (4/7/2015). Perpanjangan masa pencairan itu, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diberlakukan per 1 Juli 2015. Isi kebijakan tersebut menjelaskan bahwa aturan pencairan JHT dari lima tahun menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 37 ayat 1-5. Hal yang sama diutarakan karyawan Badan Usaha Milik Negara bidang jasa kewilayahan Kota Bandung, Rindik Widodo yang menilai bahwa perpanjangan dari 5 ke 10 tahun itu, bukan jaminan pencairan bisa berjalan mulus. "keberatan dengan kebijakan itu, kedepannya pasti tahap pencairan makin berbelit belit. Belum tentu mudah dicairkan," katanya. adanya penolakan itu, saat ini pun Pemerintah berencana segera merevisi payung hukum kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan titik poin pencairan jaminan hari tua (JHT) yang menuai keresahan masyarakat lantaran adanya perubahan mekanisme pencairan dana.   (Adi)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA