Penyuap Jaksa Kejati Jabar Divonis Dua Tahun

Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung memerintahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa orang orang yang diduga menikmati aliran dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang 2014.

Penyuap Jaksa Kejati Jabar Divonis Dua Tahun

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung memerintahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa orang-orang yang diduga menikmati aliran dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang 2014. hal tersebut diungkapkan dalam putusan sidang kasus suap penanganan perkara kasus korupsi dana kapitasi BPJS Subang dengan terdakwa Jajang Abdul Khalik dan Lenih Marliani di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. "Menginstruksikan untuk mengambil langkah hukum kepada KPK dan Kejagung untuk memeriksa Irmanto, Nurhalim, Hendra alias Boenk dan Bendahara Dinkes Kabupaten Subang Suhendi yang diduga ikut menikmati aliran dana BPJS dan APBD Subang," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Longser Sormin di ruang 1 Pengadilan Negeri Tipikor jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Selasa (13/9/2016). Suhendi dalam kasus tersebut diduga telah mencairkan dana kapitasi mencapai Rp5,6 milyar untuk kepentingan pribadi, keperluan Ojang Sohandi. Sedangkan untuk pengacara Polda Jawa Barat, Nur Halim mendapatkan dana Rp1,4 milyar dan Rp600 juta. Irmanto yang mengaku-ngaku sebagai anggota BIN sebesar Rp500 juta dan Hendra alias Boenk. Sementara itu, untuk Jajang dan Lenih selaku penyuap Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suap. "Memutuskan, masing masing kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam dakwaan ke 1. Menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara denda 50 juta subsider dua bulan kurungan," tegas Longser. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa, menuntut Majelis Hakim Tipikor kepada pasangan suami istri ini dengan tiga tahun penjara dengan denda Rp50 juta. Penyuapan itu terjadi berawal saat jaksa Kejati Jabar Fahri Nurmallo membicarakan besaran uang pengganti dan pengurusan perkara yang disebut dengan 'Komitmen Operasional' senilai Rp460 juta dengan rincian Rp160 juta untuk uang pengganti dan Rp300 juta untuk 'Komitmen Operasional'. "Untuk memenuhi uang komitmen operasional itu, terdakwa 1 (jajang) menghubungi Ojang Suhandi untuk meminta bantuan dana. Sebagai imbalannya, terdakwa pasang badan untuk tidak melibatkan saksi Ojang," ungkap Jaksa KPK, Dody Sukmono. Atas permintaan Jajang, Ojang Suhandi memerintahkan ajudan Wawan Irawan untuk memberikan uang sejumlah Rp100 juta melalui terdakwa II Lenih Marliani yang merupakan istri Jajang. Namun, dari besaran itu, masih kurang dan terdakwa II  mencari tambahannya dengan menghubungi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Elita Budiarti agar memberikan bantuan sebesar Rp168 juta dengan jaminan surat tanah. Kemudian saksi Elita menyepakati dan membuat perjanjian. Kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa II dan langsung saat itu juga berangkat ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyerahkan uang senilai Rp260 juta. "Terdakwa langsung keruangan Fahri dan saat itu ada saksi Jaksa Deviyanti. Dan terdakwa II menyerahkan uang itu dalam dua amplop coklat dengan rincian untuk uang pengganti dan uang komitmen operasional. Sedangkan sisanya sebesar Rp200 juta akan diusahakan kemudian," tambahnya. Namun, saat akan membayar sisanya yaitu pada 11 April 2016 terdakwa II diminta untuk datang ke kantor Kejati Jkabar karena pada saat itu akan diajukan rencana tuntutan perkara terdakwa I. Pada saat itu, pembayaran pertama diberikan sebesar Rp107 juta, sedangkan sisanya Rp100 juta dijanjikan terdakwa setelah tuntutan dilayangkan. "Kemudian saat terdakwa II meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuju mobil dan sebelum menjalankan, terdakwa II ditangkap petugas KPK," terangnya. Akibat perbuatannya, terdakwa I dan II diancam pidana pasal 5 ayat 1 huruf A Undang Undang RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan pasal 13 Undang Undang RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Adi/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA