Pendapatan Kota Bandung Alami Penurunan, Ini Penyebabnya

Anggota komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyebutkan bahwa pendapatan kota Bandung untuk pertama kalinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dua hari menjelang genapnya tiga tahun pemerintahan Emil Oded, Aan menyayangkan kondisi perekonomi

Pendapatan Kota Bandung Alami Penurunan, Ini Penyebabnya

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Anggota komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyebutkan bahwa pendapatan kota Bandung untuk pertama kalinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dua hari menjelang genapnya tiga tahun pemerintahan Emil-Oded, Aan menyayangkan kondisi perekonomian kota. "Untuk tahun ini, saya kira agak sedikit kelabu di sektor pendapatan asli daerah," tutur Aan. Tahun ini, pemerintah meminta penurunan standar pendapatan kota menjadi 1,4 T yang semula berjumlah 1,6 T. Meski demikian, Aan tetap mengapresiasi beberapa program besutan pemerintahan Emil-Oded yang berhasil pada sejumlah sektor. Menurutnya, permasalah utama atas turunnya pendapatan asli daerah terletak pada mekanisme dan manejerial pemungutan pajak. "Saya kira memang manajerial pungutan pajak di Kota Bandung ini sedang sedikit salto. Kemudian, mekanisme pungutan itu sendiri juga bermasalah sehingga target tidak terkejar," jelas Aan. Aan Andi Purnama mengungkapkan, akan diadakan pemangkasan-pemangkasan anggaran jika pemerintah tidak berhasil mengejar target pendapatan asli daerah. Pun, Aan membenarkan adanya penurunan penyerapan anggaran oleh aparatur di beberapa daerah. "Memang tahun ini, penyerapan anggaran di beberapa SKPD terbilang cukup rendah, sekitar 30-40 persen," ucap Aan. Penyerapan anggaran rendah menunjukkan pembangunan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, baik mengenai infrastruktur maupun pembangunan lainnya. Salah satu penyebab penurunan penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah adanya aturan yang berubah-ubah. "Misalnya kemarin, rapat di hotel gak boleh. Tapi beberapa bulan ke depan boleh," keluh Aan. Masalah lain datang dari menumpuknya pembangunan pada akhir tahun. Aan menegaskan bahwa SKPD cendrung "kerja santai" pada awal hingga pertengahan tahun. Namun, menjelang akhir tahun, SKPD kewalahan dalam mengelola anggaran yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sehingga diadakan sejumlah pembangunan. Aan berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan jadwal program agar penumpukan program pada akhir tahun tidak lagi terjadi. Sementara itu, kebocoran pajak yang menjadi penyebab utama penurunan pendapatan asli daerah harus segera ditangani. Pertama, Aan menyebutkan bahwa penggunaan sistem online dianggap dapat menekan potensi kebocoran pajak. Langkah kedua adalah ketegasan aparat hukum dalam menindak wajib pajak yang membandel maupun yang melanggar aturan. Secara logika, para pengusaha sebetulnya tidak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Masyarakat atau konsumen justru membayar pajak kepada pemerintah dengan menitipkannya kepada pengusaha. Aan menyebutkan bahwa sekarang ini, banyak pengusaha yang tidak menyetorkan titipan tersebut. "Saya sepakat dengan gerakan pemerintah kota, Kang Emil ini, dengan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pengusaha yang nakal. Kita berikan sanksi yang tegas dengan menyegel, misalnya, hotelnya maupun restorannya," tukas Aan. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA