Pemprov Jabar Validasi Dokumen Galian Tambang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan validasi dokumen galian tambang di kabupaten kota. Beberapa kabupaten kota lamban kirimankan dokumen membuat Pemprov Jabar terkendala dalam proses penertiban. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar me

Pemprov Jabar Validasi Dokumen Galian Tambang

BANDUNG, FOKUSJabar.com :  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan validasi dokumen galian tambang di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota lamban kirimankan dokumen membuat Pemprov Jabar terkendala dalam proses penertiban. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, saat ini masih melakukan validasi untuk dokumen galian tambang, akan tetapi ada salah sejumlah kabupaten/kota hingga saat ini belum menyerahkan satu pun dokumennya, sehingga dalam transisi ini Pemprov Jawa Barat sedikit terkendala. "Jika memang tambang yang tanpa izin beroperasi dilaporankan, maka akan segera ditindak oleh kami, dimana yang masih ada tambang liar," kata Deddy Mizwar beberapa waktu lalu. Tanpa menyebutkan kabupaten yang belum menyetorkan dokumen galian tambang, Deddy berpendapat, pemerintah daerah yang belum itu sepertinya tidak iklas dengan adanya pengalihan wewenang pengelolaan galian tambang ini. "Ini masa transisi maka semua harus mendukung agar bisa cepat terealisasi dan bisa berjalan lancar," ujarnya. Menurut Deddy, aturan pertambangan sedikit membuat pusing, pasalnya izin IPAL di kabupaten, ijin pertambangannya ada di provinsi dan pengawasan ada di pemerintahan pusat. Meski demikian, pihaknya harus menjalankan aturan ini. "Tapi tetap dalam pelaksanaannya harus didukung oleh pemerintah daerah, karena yang mengetahui dan kondisi lapangan adalah pemerintah kabupaten/kota," ujarnya. Langkah penertiban sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar, Deddy mencontohkan, salah satu titik tambang di Kabupaten Karawang, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah izin explorasi akan tetapi fakta di lapangan pengusaha malah melakukan eksploitasi maka dengan tegas langsung ditutup. "Ada kententuan berapa yang harus diambil jika izin yang dikeluarkan adalah eksplorasi, namun mereka malah mengambil bahan tambang terlalu besar sehingga konteksnya masuk pada eksploitasi maka, saya tutup langsung," ujarnya. (AS/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA