Pemprov Jabar Tempati Peringkat 5 pada Penilaian Kinerja Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berada di posisi lima pemeringkatan dan status kinerja Pemda secara nasional yang dilakukam Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeringkatan yang diputuskan Desember 2014 itu, Jabar berapa di bawah Jawa T

Pemprov Jabar Tempati Peringkat 5 pada Penilaian Kinerja Pemerintah

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berada di posisi lima pemeringkatan dan status kinerja Pemda secara nasional yang dilakukam Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeringkatan yang diputuskan Desember 2014 itu, Jabar berapa di bawah Jawa Timur yang menempati peringkat satu dan Jawa Tengah di peringkat dua. Hal ini terungkap dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2015 terhadap laporan tim nasional yang dilakukan Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Senin (14/9/2015). Tidak hanya Pemprov, pemerintah Kabupaten/Kota pun turut diungkap berdasarkan EKPPD 2014 dalam acara tersebut. Untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Cimahi menjadi yang terbaik, yakni menempati peringkat satu, disusul Kota Depok di peringkat dua dan Kota Sukabumi peringkat tiga. Sedangkan dua peringkat terbawah diisi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang. Direktur EKPPD, Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Gunawan mengungkapkan, penilaian dilakukan berdasarkam sejumlah hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Sejumlah hal itu, di antaranya menyangkut pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pelaksanaan urusan yang menjado kewenangan daerah. "Ketiga itu kalau dirinci lebih dari 700 indikator. Banyak, kecil-kecil. Rumit kalau kita jelaskan. Tapi itu indikator besarnya," kata Gunawan di Gedung Sate. Sebagai contoh, Gunawan menyebut bahwa pihaknya melakukan penilaian terhadap jumlah bangunan yang mempunyai izin di suatu kabupaten/kota. "Jumlah bangunan berizinnya berapa, nanti dibandingkan dengan yang ada," katanya. Hal itu menjadi indikator penilaian karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Terlebih pelayanan perizinan bangunan itu harus dibuka semudah mungkin, sehingga masyarakat terdorong untuk bisa mempunyai izin. "Apakah itu mekanisme baru, pemutihan, terserah, tapi ukuran mekanismenya, yang punya izin semakin banyak," jelasnya. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA