Pemkot dan DPRD Cimahi Bahas Perda dan RDTR Relokasi PKL.

Hingga saat ini ketersediaan lahan di Cimahi masih menjadi kendala untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rencana Detail Tat

Pemkot dan DPRD Cimahi Bahas Perda dan RDTR Relokasi PKL.

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Hingga saat ini ketersediaan lahan di Cimahi masih menjadi kendala untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kepala Bidang Perdagangan Diskopindagtan Kota Cimahi, Mumammad Sutarno, mengaku, kebutuhan lahan untuk merelokasi para PKL menjadi permasalahan di hampir semua kabupaten/kota, termasuk Kota Cimahi. Jika Perda tentang PKL ini tuntas, lanjut dia, pihaknya akan langsung membahas RDTR bersama DPRD Kota Cimahi. "RDTR dibuat untuk menentukan lokasi seperti apa yang cocok untuk merelokasi para PKL," kata Sutarno, Senin (7/11/2016). Dia melanjutkan, untuk pembahasan RDTR kemungkinan akan dilakukan pada akhir tahun 2016 setelah pembahasan Perda-nya selesai. “RDTR ini akan disesuaikan sebagai peruntuknya, yaitu dengan pembagian zonasi," ujarnya. Pembagian zonasi itu, jelas dia, ada tiga. Untuk zona merah, berarti lahan tersebut tidak bisa digunakan oleh para PKL, Zona kuning, itu sifatnya tidak permanen, dan zona hijau adalah tempat yang sudah ditetapkan dan boleh digunakan untuk usaha. Perda PKL ini nanti akan diserahkan lebih dahulu ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Setelah itu, Perda dan RDRT nya akan dijadikan acuan untuk membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai penataan dan pemberdayaan PKL. "Jadi pengesahan Perda nya melalui provinsi. Kalau provinsi selesai kita adopsi dengan Perwal. Perwal akan mengacu pada Perda, sesuai dengan peruntukan. Nanti ada pembahasan lanjut secara teknis," terangnya. Dia menambahkan, Perda PKL ini adalah upaya dari Pemkot Cimahi untuk mengakomodir para PKL yang selama ini berjualan di mana saja. "Nantinya, PKL akan dipermudah dalam membuat satu daftar tanda usaha," tuturnya. (Gatot Poedji Utomo/DEN).

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA