Pemerintah Tidak Bisa Tabrak UU demi Angkat Honorer K2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tuntutan tenaga honorer Kategori 2 (K2) sebenarnya bisa dipenuhi. Asalkan, ada ketersediaan anggaran dan payung hukum yang jelas. Dalam hal ini, Yuddy sang

Pemerintah Tidak Bisa Tabrak UU demi Angkat Honorer K2

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tuntutan tenaga honorer Kategori 2 (K2) sebenarnya bisa dipenuhi. Asalkan, ada ketersediaan anggaran dan payung hukum yang jelas. Dalam hal ini, Yuddy sangat memahami aspirasi tenaga eks honorer K2. Namun, pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah. Sebab, sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut. “Di APBN tidak ada anggarannya dan payung hukumnya pun tidak ada,” kata Yuddy seperti dilansir laman resmi Kemenpan, Kamis (05/02/2016). Menpan menegaskan, Kementerian PANRB sudah dengan penuh kesungguhan untuk mencari jalan keluar, antara lain dengan mengupayakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu, Kemenpan juga membuat rencana penyelesaian dalam bentuk road map seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Surat menyuratnya ada, semua lengkap sebagai bentuk upaya kita,” tukas Yuddy. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA