Pemerintah Harus Cermat Revisi Item Item UU Terorisme

Pemerintah dinilai harus cermat menetapkan revisi undang undang (RUU) terorisme. Jangan sampai penerapan UU yang ditujukan untuk menangkal aksi teror tersebut malah melanggar hak asasi manusia (HAM). Pengamat Terorisme Universitas Padjadjaran, Didin Muh

Pemerintah Harus Cermat Revisi Item Item UU Terorisme

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pemerintah dinilai harus cermat menetapkan revisi undang-undang (RUU) terorisme. Jangan sampai penerapan UU yang ditujukan untuk menangkal aksi teror tersebut malah melanggar hak asasi manusia (HAM). Pengamat Terorisme Universitas Padjadjaran, Didin Muhafidin menilai, beberapa item soal penindakan terorisme dalam ruang lingkupnya agar lebih detail. "Dalam UU yang lama belum diatur tentang latihan perang di negara lain, mengajarkan terorisme, radikalisme, terutama sumbangan fasilitas untuk kegiatan terorisme," ujar Didin, Senin (14/3/2016). Setelah UU tersebut disahkan, lanjut dia, harus segera dijawantahkan dalam peraturan menteri yang menjelaskan bentuk - bentuk terorisme. Organisasi - organisasi seperti apa yang dikategorikan teroris di Indonesia atau pun yang berasal dari luar negeri. Selain itu, ada beberapa indikator yang menurut Didin harus terangkum dalam permen tentang terorisme. Sebuah kelompok dikatakan teroris jika memuat indikator ingin merdeka dengan mendirikan negara sendiri dan sengaja mengacaukan kehidupan berbangsa bernegara. "Kelompok itu juga berniat merusak ideologi Pancasila, memaksakan kehendak untuk organisasi teroris, dan mengancam keamanan," terangnya. Sebelumnya, Anggota DPR RI berencana merevisi Undang Undang nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk meredam aksi teror di Tanah Air. (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA