Pansus Raperda Pendidikan Terus Tampung Sejumlah Usulan

Tim Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) DPRD Provinsi Jawa Barat sudah lima kali mengggelar pertemuan dengan kalangan dunia pendidikan membahas revisi Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Pembahasan tersebut menyusul peral

Pansus Raperda Pendidikan Terus Tampung Sejumlah Usulan

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Tim Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) DPRD Provinsi Jawa Barat sudah lima kali mengggelar pertemuan dengan kalangan dunia pendidikan membahas revisi Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Pembahasan tersebut menyusul peralihan kewenangaan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah usulan sudah ditampung oleh tim Pansus untuk disampaikan ke pimpinan DPRD dan nantinya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Ketua tim Pansus Raperda 10 tentang penyelenggaraan pendidikan, Khumaedi, usai pembahasan Raperda, Rabu (11/1) mengatakan, desakan usulan Raperda sudah banyak sekali dari sejumlah steackholder, namun tetap pembahasannya terlebih dahulu akan disampaikan kepada pimpinan dewan, selanjutnya diajukan kepada Kemendagri. "Setelah diajukan kepada Mendagri dan sudah disetujui, baru bisa disahkan oleh pimpinan dewan dan Gubernur dengan rapat paripurna," kata Khumaedi. Dikatakan Khumaedi, ada pun masukan masukan tentang Reperda itu, masukan itu berasal dari komunitas pendidikan, dinas pendidikan, dewan pendidikan dan berbagai elemen pendidikan lainnya. Sejumlah usulan mengenai penyelenggaran sudah masuk dalam draf Raperda, namun sesuai perkembangan ada juga yang belum masuk. "Sedikitnya 90% usulan sudah kami masukan ke dalam draf Raperda, tinggal kita bahas bersama pimpinan dewan. Dari mualai dari November sudah beberapa kali merubah draf Raperda karena memang mengikuti perkembangan dan pembahasan yang kita lakukan," ujar dia. Meskipun mengalami perubahan, pihaknya menargetkan pada 27 Januari harus selesai. Awalnya Pansus diberikan waktu satu bulan tetapi pihaknya meminta memperpanjang menjadi dua bulan, pasalnya pembahasan terkait pendidikan perlu pembahasan yang serius dan butuh waktu yang cukup panjang. "Saya harap bisa selesai dengan waktu yang kita sudah direncankan sebelumnya," ujar dia. Khumaedi menambahkan, ada depalan standar penyelenggaran pendidikan yang acuan atau dasar Raperda, yaitu standar pendidikan, sarana prasaran, kurikulum, pembiayaan, pengelolaan, kompnetsi, kelulusan dan standar penilaian pendidikan. "Agar semua singkron kami akan bahas dengan Dinas Pendidikan dan Biro Hukum," ucap dia. Terkait usulan perlindungan guru, pihaknya juga akan memabahas hal itu untuk masuk ke draf Rapedra, karena hal itu memang sudah ada dalam undang-undang. "Perlindungan guru ini agar siswa tidak semena-mena memprilakukan guru, seperti kasus yang pernah terjadi belakangan ini," tutur dia. Sementara itu Syamsul Bahri menekankan, pembahasan terkait sumbangan dan iuran yang selama ini bisa menjerat sekolah menjadi pungutan liar, dengan demikian harus dibahasa juga seperti apa regulasi iuran dan sumbangan tersebut. Menurutnya, dalam sumbangan mislanya harus ada pijakan secara yuridis, bukan hanya sumbangan itu sah ketika masuk kepada Recana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan demikian RKAS itu seperti lembaga pencucian uang, maka harus dibahas secara seksama dalam Perda. "Tidak dengan perda juga terkait regulasi itu bisa diatur dalam Peraturan Gubernur misalnya, secara teknis jangan sampai membingungkan dan malah disalahgunakan," ucapnya. Kemudian juga dalam pengelolaan anggaran sekolah harus mengutamakan transparasi agar semua masyarakat tahu penggunaan dan peruntukan anggaran, namun jangan sampai RKAS juga menjadi lembaga legalisasi. "Jadi semua yang semacam sumbangan dan iuran itu harus ada payung hukumnya," tegasnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Karyono mengatakan, yang menjadi titik berat untuk usulan Raperda dari Dinas Pendidikan ialah terkait dengan pengambilan data apa yang akan digunakan, jangan sampai terjadi misalnya dalam data penerima Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) itu dianggap berbeda dari jumlah ajuan dengan jumlah siswa di lapangan. "Hal ini juga penting karena akan sangat berkaitan dengan berbagai macam hal, baik biaya atau juga dalam pengelolaan pendidikan serta sarana dan prasarana," ucap dia. Menurutnya, ke depan dalam Perda juga harus disesuaikan dengan aturan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kondisi sekolah yang ada di daerah. "Penyesuaian itu nanti agar sinergis dalam pelaksanaan program pendidikan ke depannya," tutupnya. (AS/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA