Mekanisme Pemilihan Ketua DPC Hanura Kota Bandung Dinilai Berbau Money Politic?

Forum Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyelidiki proses pemilihan Ketua DPC Kota Bandung periode 2016 2021. Mereka menilai mekanisme penetapan kursi pimpinan ditingkat Kota Ba

Mekanisme Pemilihan Ketua DPC Hanura Kota Bandung Dinilai Berbau Money Politic?

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Forum Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyelidiki proses pemilihan Ketua DPC Kota Bandung periode 2016-2021. Mereka menilai mekanisme penetapan kursi pimpinan ditingkat Kota Bandung kental dengan praktik money politic dan mencederai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai. Perwakilan PAC Kota Bandung, Encep Dede Saefulloh menuturkan, sesuai hasil temuan pengurus PAC, proses penetapan Endun Hamdun sebagai Ketua DPC Partai Hanura terpilih penuh dengan nuansa politik uang. Mekanisme dalam pemilihannya pun banyak kejanggalan. "Ketentuan DPD mensyaratkan setiap calon menyiapkan uang sebesar Rp300 juta menjadi salah satu kejanggalan dan politik uang," ujar Encep kepada wartawan di Bandung, Kamis (20/10/2016). Encep menilai, deposit uang yang disiapkan para kandidat disebutkan akan digunakan untuk pengembangan kepengurusan PAC. Kota Bandung sendiri memiliki 30 kecamatan yang artinya setiap PAC bakal menerima dana pembinaan Rp10juta. "Syarat itu hasil dari Rakorda Hanura. Padahal sejak 2006 saat saya mengikuti musyawarah pemilihan pimpinan, mekanisme keputusan partai selalu mengacu pada AD ART," tambahnya. Sementara itu, Ketua Forum PAC Kota Bandung Nandi S pun menilai berbagai syarat yang ditetapkan DPD Jabar selaku panitia dalam proses pemilihan pimpinan Partai Hanura Kota Bandung telah menyalahi AD ART partai. Salah satunya kewajiban menyiapkan uang Rp300 juta, menyiapkan kantor sekretariat yang representatif untuk 5 tahun, sekaligus menyiapkan mobil operasional. "Baru diperiode ini ketentuan itu terjadi. Dalam pemilihan Ketua DPC sebelumnya, tidak ada," ujar Nandi. Dia menambahkan, yang menjadi kejanggalan, pengembalian deposit kedua kandidat yang kalah dalam pemilihan menjadi tanggung jawab ketua terpilih. Padahal, ketentuan pengembalian dana deposit secara utuh merupakan kewajiban DPD. "Dana yang dikeluarkan dua calon yang kalah dalam pemilihan Ketua DPC seperti Jhonson Panjaitan sebesar Rp465 juta dan Ade Fahruroji sebesar Rp150 juta, kini harus diganti ketua terpilih (Endun Hamdun)," terangnya. Nandi menjelaskan, untuk menduduki posisi ketua DPC, sesuai aturan hasil pemilihan dari dukungan PAC bukan melalui prosedur pembayaran. Melihat hal ini, pengurus PAC Kota Bandung telah melaporkannya ke DPP termasuk pada Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Pihaknya berharap ada upaya untuk melakukan investigasi membongkar dana deposit itu. "Kami lihat muscab pemilihan Ketua DPC berbau money politic, menyimpang dari AD ART. Untuk itu, penetapan ketua terpilih harus dibatalkan," tegasnya. Kejanggalan lain yang terjadi, lanjut Nandi, tercium saat muscab II pada 20 Agustus yang tiba-tiba menetapkan Endun Hamdun tanpa adanya transparansi kepada pengurus PAC dengan alasan penunjukkan anggota DPRD Kota Bandung tersebut menjadi ketua DPC terpilih. "Ini semakin memperlihatkan banyak konspirasi, intervensi, dan campur tangan sejumlah elit politik dari DPD Jabar terhadap segala urusan di DPC Hanura Bandung. Termasuk saat proses pemilihan pimpinan. Makanya kami dorong DPP untuk menyelidikinya," pungkasnya. (Ageng/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA