Masyarakat Tolak JHT Cair Setelah 10 Tahun

Masyarakat tolak kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru akan cair setelah sepuluh tahun. Padahal sebelumnya pencairan dana JHT tersebut bisa dilakukan jika minimal

Masyarakat Tolak JHT Cair Setelah 10 Tahun

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Masyarakat tolak kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru akan cair setelah sepuluh tahun. Padahal sebelumnya pencairan dana JHT tersebut bisa dilakukan jika minimal bergabung dengan Jamsostek selama lima tahun. Kebijakan ini dinilai terlalu mendadak dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. "Saya sudah bicara dengan Kepala Direksi BPJS, kebijakan ini seolah mendadak berubah padahal sebetulnya tidak. Mereka hanya melaksanakan Undang-undang BPJS yang sudah dipersiapkan setahun sebelumnya. Namun masalahnya adalah Presiden telat menandatangani Peraturan Pemerintah (PP), artinya PP itu baru ditandatangani tanggal 30 Juni 2015, sementara Undang-undang itu sendiri diberlakukan mulai 1 Juli 2015," jelas Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi saat diwawancarai PRFM, Kamis (2/7/2015). Menurut Dede Yusuf, didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2012 disebutkan bahwa jaminan hari tua itu bisa diambil setelah sepuluh tahun, tetapi tidak disebutkan berapa besarannya. Karena itu pihaknya akan mengadakan rapat bersama Direksi BPJS dan Menteri Tenaga Kerja untuk mencari solusi agar tak menjadi polemik berkepanjangan. "Kami akan meminta adanya masa transisi selama enam bulan atau satu tahun agar disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat terhadap bentuk dari kebijakan baru BPJS ini," tutupnya. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA