KPU Cimahi Akan Gandeng BNN Seleksi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Untuk menyeleksi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Cimahi akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). Terlebih, selama ini KPU hanya melibatkan Ikatan Do

KPU Cimahi Akan Gandeng BNN Seleksi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Untuk menyeleksi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Cimahi akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). Terlebih, selama ini KPU hanya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam tahapan pemeriksaan kesehatan calon Kepala Daerah. Demikian disampaikan Ketua KPU Cimahi, Handi Dananjaya, usai sosialisasi di kantor KPU Cimahi Jalan Pesantren, Kamis (18/8/2016). Dia menyebut, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5, tahun 2016, pasal 46 disebutkan bahwa KPU harus berkoordinasi dengan IDI, BNN dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk menetapkan standar sehat jasmani dan rohani. Serta standar bebas penyalahgunaan narkotika. Selain itu, perubahan juga terjadi pada mekanisme pemeriksaan dan pelaporan hasil tes kesehatan. " Jika dalam Pilkada sebelumnya IDI yang melaporkan hasil tes kesehatan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU. Kali ini KPU akan menerima laporannya secara langsung dari Rumah Sakit Daerah (RSUD) yang sudah di tunjuk oleh KPU," ungkapnya. Dia menambahkan, sedangkan untuk fungsi BNN, selain memberikan standar pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika, BNN juga akan melakukan penyelidikan terkait rekam jejak para calon. Jadi calon Kepala Daerah itu akan diperiksa secara keseluruhan, tidak hanya fisik jasmaninya saja tapi riwayat yang bersangkutan juga diperksa. " Apakah calon pernah terlibat dalam peredaran narkotika seperti ikut menjual atau mengedarkan atau tidak. Itu nanti akan diperiksa dan akan ketahuan hasilnya setelah pemeriksaan," terangnya. Sementara untuk standar pemeriksaan Kepala Daerah, ada standarnya masing-masing, mulai dari Presiden, Gubernur sampai Bupati dan Wali Kota. Namun, standarnya seperti apa, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui mekanismenya seperti apa. Karena IDI, BNN dan Himpsi baru akan melaporkannya Jumat pekan depan. " Hasilnya nanti langsung kami sampaikan ke partai pengusung, barangkali ada calon yang tidak memenuhi standar, mereka (partai pengusung) bisa mengganti calonnya," tuturnya. Untuk diketahui, adapun waktu pemeriksaan kesehatan calo Wakil dan Wali Kota Cimahi akan dilakukan pada 21-27 September 2016, berbarengan dengan pendaftaran calon. (Gatot/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA