KPK Pantau Langsung ke Desa-desa yang akan Terima Dana Desa Rp1 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terjun langsung ke lapangan memantau dana desa yang rencana akan di berikan Rp1 milyar kepada setiap desa. Langkah ini dilakukan untuk antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan a

KPK Pantau Langsung ke Desa-desa yang akan Terima Dana Desa Rp1 Miliar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terjun langsung ke lapangan memantau dana desa yang rencana akan di berikan Rp1 milyar kepada setiap desa. Langkah ini dilakukan untuk antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan aparatur desa. Pasalnya saat ini belum ada peraturan khusus dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur pengawasan anggaran desa itu. Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dalam undang-undang desa itu tidak diatur untuk pengawasannya, namun dari KPK sudah melakukan langka preventif untuk sosialisasi agar anggaran tidak di salahgunakan. "Kepala desa tidak biasa mengelola uang sebesar itu, meskipun ada pendamping tapi tetap harus ada pengawasan yang tentu ditingkatkan," kata Pahala. Dijelaskannya, pengawasan bisa dilakukan oleh Inspektorat kabupaten/kota, namun perlu ada pelatihan lagi dari KPK, karena jumlahnya banyak, mungkin SDM dalam pengawasan bisa ditambah. "Kami juga mengajukan ke pemerintah untuk membuat aturan terkait pengawasan anggaran desa, satu desa itu satu miliar rupiah dikali sekitar 72 ribu desa se-Indonesia," ucap dia. Menurutnya, dalam pengawasan dan pemantauan harus segera dilakukan karena memang dananya akan segera masuk ke desa. Jangan salah penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa. "Ada juga meraka yang menggunakan anggaran untuk keperluan pernikahan, itu kan sangat menyimpang sekali," ujar Pahala. Ini juga disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berada di desa, keberadaan pendamping semoga bisa memperkecil kesempatan para oknum untuk melakukan penyalahgunaan. "Yang penting kepada desa dan aparatur bisa mengerti akan pemakaian anggaran yang benar, jika sudah benar dalam pengelolaan maka pengguna akan tepat sasaran," ujar. Dia juga berharap, semua elemen masyarakat termasuk Polri bisa memantau penggunaan anggaran desa tersebut. "Di setiap desa kan ada Binmas dan mereka berwenang dalam pengawasannya. Bukan hanya itu, kades juga harus kooperatif dalam menanyakan terkait penggunaan anggaran desa tersebut. Bisa menanyakan ke pemerintah daerah agar jelas, jangan sampai ketika ada anggaran digunakan seenaknya," pungkasnya. (As/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA