Korupsi Dana BPJS Kabupaten Subang, Edi : Tim JKN Fiktif

Terdakwa kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang, Jajang Abdul Kholik dianggap sebagai kambinghitam karena diposisikan dalam tim fiktif. Kuasa Hukum Jajang, Edi Syapran menjelaskan, kliennya dalam kasus ini

Korupsi Dana BPJS Kabupaten Subang, Edi : Tim JKN Fiktif

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Terdakwa kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang, Jajang Abdul Kholik dianggap sebagai kambinghitam karena diposisikan dalam tim fiktif. Kuasa Hukum Jajang, Edi Syapran menjelaskan, kliennya dalam kasus ini dianggap sebagai ketua Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Subang merasa dikambinghitamkan dan tim ini sama sekali belum pernah ada dibentuk. Menurutnya, jika mengacu pada SK Kepala Dinas Kesehatan tentang penunjukan Jajang sebagai Ketua Tim JKN terbit tanggal 6 Januari 2014, sedangkan kliennya masuk menjadi pejabat Dinkes tertanggal 11 April 2014. “SK itu dibuat mundur. Kalau mengacu pada SK, tak bisa klien kami dijadikan tersangka. Karena saat itu beliau masih menjabat kepala Puskesmas Pabuaran. Harusnya beliau diposisikan sebagai Kabid Yankes bukan ketua tim JKN. Karena tim itu tidak pernah ada dibentuk. Lagipula, SK itu diminta setelah perkara ini ditangani penyidik Polda (Jabar),” ujar Edi, Senin (18/4/2016). Selain itu, kuasa hukum terdakwa Budi Subiantoro, Andi Rohandi menuturkan, klien kami ingin mendapatkan kesetaraan hukum. Jika dirinya dikatakan mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka yang diarahkan pun harus bertanggung jawab. “Jika memang ada orang lain yang juga menikmati uang ini dan mengetahui uang ini dari mana. Kami tidak menjustifikasi perbuatan terdakwa benar. Kami hanya mengupayakan keseteraan hukum. Kasus korupsi bancakan ini tidak hanya dipertanggung jawabkan satu pihak. Supaya tidak tebang pilih. Kita harus mulai berani, polisi juga kejaksaan untuk memberantas semua pelaku korupsi,” tambahnya. Andi menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi dana JKN ini, berdasarkan keterangan saksi Suhendi dalam persidangan, bahwa APBD Kabupaten Subang tahun anggaran 2014 habis salah satunya digunakan untuk membangun villa Sagala Herang dan Cinangsi. “Kemudian dana APBD itu ditutup dana potongan -potongan karyawan untuk pinjaman ke bank. Saat potongan pinjaman itu jatuh tempo maka ditutuplah oleh dana JKN,” tukasnya. (Adi/Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA