Ketentuan Baru Pencairan JHT Banyak Ditolak Pegawai, Emil Gak Bisa Komentar

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui tidak bisa menanggapi penolakan masyarakat terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memperpanjang masa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Ketentuan Baru Pencairan JHT Banyak Ditolak Pegawai, Emil Gak Bisa Komentar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui tidak bisa menanggapi penolakan masyarakat terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memperpanjang masa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Pada kebijakan yang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu, dijelaskan jika pencairan JHT bisa dilakukan karyawan apabila sudah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun. Selain itu, dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo dapat diambil mencapai 10 persen dan pembiayaan perumahan, saldo dapat diambil sebesar 30 persen. Ketentuan ini pun mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2015. "Saya baru dengar. Saya selidiki dulu. Saya nggak bisa komen," singkat Kang Emil di Bandung, Sabtu (4/7/2015). Dalam pemberitaan lainnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya, menilai kebijakan ini lebih ideal daripada sebelumnya. Dengan jangka waktu sepuluh tahun, kata Elvyn, dana yang terkumpul bisa lebih banyak dan sesuai untuk hari tua dan kebijakan baru ini justru lebih menguntungkan pekerja. Keuntungannya, pekerja mampu mendapatkan manfaat berupa mendapatkan pinjaman uang muka perumahan yang berbeda dari kebijakan sebelumnya karena tidak mendapatkan manfaat tersebut. (Adi Suparman/ang)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA