Kejati Jabar Ambil Alih Dugaan Kasus Korupsi Dana Reses DPRD Kab. Bandung

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi menyatakan, penanganan dugaan kasus korupsi dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2015, bisa diambil alih. Menurutnya, supervisi sudah dilakukan secar

Kejati Jabar Ambil Alih Dugaan Kasus Korupsi Dana Reses DPRD Kab. Bandung

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi menyatakan, penanganan dugaan kasus korupsi dana reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2015, bisa diambil alih. Menurutnya, supervisi sudah dilakukan secara penuh oleh tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. "Kita sudah supervisi, nanti kita akan gelar perkara untuk menentukan langkah penangananya seperti apa," ujar Untung di Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata Bandung, Jumat (19/8/2016). Menurut Untung, pihaknya akan segera memanggil orang-orang terkait dalam program reses itu, baik dari aparatur negara maupun anggota legislatif. "Kita akan panggil pihak-pihak yang berkaitan sesegera mungkin. Paling lambat bisa jadi akhir bulan ini atau awal bulan depan," katanya. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bandung melaporkan kasus ini ke Kejari Bale Bandung awal November tahun 2015. "Diduga sebagian besar dana reses masuk kantong pribadi anggota dewan. Sebab, selama reses hampir semua wakil rakyat itu tidak melaksanakannya," kata Sekretaris DPC LSM Bangkit Indonesia Kabupaten Bandung, Yadi Gandi. Dalam laporannya, LSM Bangkit Indonesia menemukan adanya manipulasi daftar hadir, pemalsuan tanda tangan peserta yang orangnya sama, kuitansi konsumsi, bahkan tanda tangan honor pemateri pun diduga dipalsukan. "Seolah-olah mereka (para anggota dewan) melaksanakan reses, padahal sebenarnya tidak. Hal ini dilakukan untuk mengeruk keuntungan pribadi semata," kata Yadi. Dalam aturannya, kata Yadi, setiap kali reses seorang anggota dewan diharuskan mengumpulkan sebanyak 180 warga. Jika itu dilakukan oleh tiga orang anggota dewan di satu tempat, berarti jumlah warganya harus mencapai 540 orang. Tapi faktanya, yang hadir paling banyak 180 orang. Sehingga dengan penggabungan anggaran untuk konsumsi peserta, honor pemateri, honor pembaca doa, perlengkapan acara, dan kebutuhan lainnya hanya satu paket anggaran untuk seorang anggota dewan yang digunakan. Selama 2015, setiap anggota dewan melakukan reses sebanyak tiga kali pada satu masa reses. Artinya, setiap anggota dewan melakukan 12 kali reses dalam setahun. Setiap masa reses, masing-masing anggota dewan mendapatkan anggaran sebesar Rp28.530.000,- untuk menggelar pertemuan dengan masyarakat pemilihnya. Jika dilakukan pertahun dengan empat kali masa reses maka total anggarannya mencapai Rp5.706.000.000,- (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA