Kasus BPJS Subang Janggal Sejak Penyidikan Awal

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dody Sukmono mengungkapkan bahwa kasus korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kabupaten Subang mulai terlihat janggal saat ditangani penyidik

Kasus BPJS Subang Janggal Sejak Penyidikan Awal

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dody Sukmono mengungkapkan bahwa kasus korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kabupaten Subang mulai terlihat janggal saat ditangani penyidik Polda Jabar. Rentetan kasus suap BPJS Subang oleh istri Jajang Abdul Khalik, Lenih Marliani kepada Jaksa Kejati Jabar tidak disebabkan saat persidangan saja, namun saat masih ditangani kepolisian pun mulai terlihat janggal. Apalagi dengan nilai pengembalian kerugian negara. "Permasalahan awal menjadi salah satu alasan menyuap. Itu berkaitan langsung dengan penentuan berapa kerugian negara. Kita ingin menyajikan runutan penghitungan kerugiannya itu dari sini (mulai dari penyidikan Polda)," kata Dody di Pengadilan Negeri Tipikor Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis (28/7/2016). Menurut dia, saat proses penyidikan, kewajiban nominal kerugian wajib dikembalikan oleh tersangka Jajang. Hal itu menurutnya justru berada diambang ketidakjelasan. Bahkan munculnya angka Rp1,4 milyar sebagai kewajiban tersangka pun tetap menjadi keharusan yang janggal. "Itu pun simpang siur, ada yang Rp2,6 milyar, ada yang Rp4,7 milyar. Sehingga dari situlah muncul Rp1,4 milyar. Apa benar itu untuk pengembalian kerugian negara?. Ini sedang kami dalami," tuturnya. Pihaknya menegaskan bahwa jaksa tidak mempermasalahkan jumlah yang dibebankan. Sebaliknya, yang menjadi perhatian adalah cara pengembalian. Yang mana dalam keterangan saksi (mantan pengacara Jajang) Nur Holim mengatakan bahwa dana Rp1,4 milyar itu untuk 'meringankan' pada perkara tahun anggaran 2014. "Kita merasa ada kejanggalan untuk pengembaliannya kalau nilainya nggak dihitung auditor negara.  Namun untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan justru di situ yang menjadi simpang siur," terangnya. Dari keterangan saksi yang hadir, salahsatunya Nur Holim, menunjukan bahwa langkah pengembalian uang negara Rp1,4 milyar dilakukan secara berbelit - belit. "Dari saksi, angka itu untuk pengembalian kerugian negara. Tapi, mekanisme yang dibangun, yang ditempuh, bukan seperti itu dalam pengembalian uang negara," jelasnya. (Adi/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA