Izin Pembuangan Limbah Digugat Bukan Berarti Harus Berhenti Beroperasi

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi objek sengketa dalam gugatan perdata, dipastikan bukan sebagai upaya pemberhentian para tergugat untuk beroperasi. Kuasa Hukum Koalisi Melawan Limbah, Agus Rasyid menyatakan, pihak

Izin Pembuangan Limbah Digugat Bukan Berarti Harus Berhenti Beroperasi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi objek sengketa dalam gugatan perdata, dipastikan bukan sebagai upaya pemberhentian para tergugat untuk beroperasi. Kuasa Hukum Koalisi Melawan Limbah, Agus Rasyid menyatakan, pihaknya melayangkan gugatan legal standing sebagai bentuk evaluasi perizinan pembuangan limbah yang berdampak negatif kepada masyarakat. Yaitu, baik bagi perusahaan maupun pemerintah untuk memperhatikan hak konstitusional masyarakat, lingkungan maupun negara. "Bukan berarti nantinya tidak boleh berproduksi. Tapi penuhi standar baku mutunya, awasi aktivitasnya," tegas Agus, Selasa (23/2/2016). IPLC bagi ketiga pabrik yaitu PT. Kahatex, PT Five Star, dan PT Insan Sandang Internusa, digugat Koalisi Melawan Limbah terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling). "Jangan sampai merugikan masyarakat, lingkungan, maupun negara," kata Agus. Seperti diketahui, tiga pabrik sebagai tergugat IPLC di kawasan Rancaekek meminta solusi jika sampai kalah di persidangan. Pasalnya, IPLC merupakan payung hukum yang memperbolehkan ketiganya membuang limbah hasil produksi ke Sungai Cikijing. (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA