Ini Tiga manfaat MOU Terhadap Pembangunan Daerah

Terwujudnya nota kesepahaman (MOU) Asistensi Pembangunan antara Pemerintah dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merupakan strategi ampuh untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada

Ini Tiga manfaat MOU Terhadap Pembangunan Daerah

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Terwujudnya nota kesepahaman (MOU) Asistensi Pembangunan antara Pemerintah dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merupakan strategi ampuh untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindakan pidana korupsi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimis akan hal itu. Bahkan menurutnya, perjanjian tersebut sedikitnya akan memberikan manfaat untuk percepatan pembangunan di Daerah. "Manfaatnya ada tiga, yaitu para pelaksana dan pemenang tender tidak akan memeliki rasa khawatir dan takut," ujarnya, Sabtu (19/9/2015). Kedua, papar Aher, jika laporan dari kelompok masyarakat yang tidak akurat soal pelaksanaannya, itu tidak berguna lagi. "Apa sebabnya? Ya, orang kejaksaan dan BPKP sudah nongkrong disitu, lebih tahu donk daripada yang melaporkan," cetusnya. Aher menegaskan, sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk menghiraukan intruksi tersebut. Karena itu, kedepannya jika ada kecurangan dari  tiga lembaga itu, maka tak akan ada lagi toleran dan wajib ditindak secara tegas. "Ketiga, ketika kemudian para pelaksana pembangunan itu ada kecenderungan berbuat buruk, maka sudah terawasi sejak awal," tukasnya. (Adi/Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA