Ini Komentar Anggota DPRD Jabar Terkait Penolakan Bupati Majalengka

Penolakan Bupati Majalengka terhadap kesepakatan pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi dokomentari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintagara. Dia menilai, Bupati mesti sepakat dengan pendanaan Pilkada karena sud

Ini Komentar Anggota DPRD Jabar Terkait Penolakan Bupati Majalengka

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Penolakan Bupati Majalengka terhadap kesepakatan pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dokomentari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintagara. Dia menilai, Bupati mesti sepakat dengan pendanaan Pilkada karena sudah melalui perhitungan dan serangkaian proses. Menurut Yod, jika yang dimasalahkannya terkait besaran anggaran yang dianggap terlalu besar dan memberatkan Pemernitah Kabupaten/Kota, boleh saja dievaluasi atau juga dipertimbangakan. Namun permasalahanya, Kabupaten/Kota yang lain menyepakati dan menandatangi MoU pendanaan Pilkada. " Yang lain bisa menyepakati anggaran tersebut, kenapa Majalengka tidak? Harusnya sepakat, karena Majalengka juga Jawa Barat dan nanti akan sama-sama menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah," kata Yod,  Rabu (18/1/2017). Sebelumnya sempat diberitakan, Bupati Majalengka, Soetrisno tidak menandatangani MoU pendanaan Pilkada di Gedung Sate kerena dianggap anggaran yang diajukan tidak masuk akal karena berbeda jauh dengan anggaran tahun 2013 yang hanya Rp13 milyar. Sedangkan, Pilkada serentak nanti mencapai sekitar Rp60 milyar. Yod menjelaskan, jika memang ada perbedaan anggaran dana Pilkada saat ini memang ada sejumlah aturan yang memang bekaitan dengan besaran anggaran. Kemudian, honor pengawas pemilu pun nilainya tidak akan sama dengan 2013. " Tidak bisa disamakan dulu dengan sekarang. Saat ini akan lebih mahal dan naik sesuai dengan perkembangan ekonomi serta perubahan standarisasi dalam pemilihan umum yang ditentukan oleh Kementerian dan itu harus diikuti," ujar Yod. Dalam penyusunan anggaran Pilkada, dia dilibatkan bahkan merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) rancangan anggaran Pilkada 2018 yang dianggarkan untuk tahun anggaran 2017. "Anggaran Pilkada keseluruhannya mencapai Rp1,6 triliun. Baik untuk Pilkada Kanbupaten/Kota maupun Pilgub. Anggaran tersebut mencakup, honor KPU, PPS dan pengawas yang dialokasikan dalam satu tahun anggaran," ucap Yod. Pemerintah Kabupaten Majalengka agar kembali merumuskan anggaran pendanaan Pilkada sekaligus segera melakukan evaluasi dengan melibatkan semua pihak. (AS/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA