Eks Palaguna Ingin Jadi RTH, Emil: Ajukan Aspirasi ke Pemilik Lahan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak bisa memaksakan lahan eks Palaguna di sebelah timur Alun alun Kota Bandung untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebab, lahan eks Palaguna itu bukan milik Pemkot Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menutur

Eks Palaguna Ingin Jadi RTH, Emil: Ajukan Aspirasi ke Pemilik Lahan

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak bisa memaksakan lahan eks Palaguna di sebelah timur Alun-alun Kota Bandung untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebab, lahan eks Palaguna itu bukan milik Pemkot Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menuturkan, setiap warga dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, aspirasi yang disampaikan tidak boleh memaksa secara hukum. "Dulu, Palaguna itu tata ruangnya bukan RTH. Jadi kalau masyarakat ingin lahan eks Palaguna jadi RTH, ajukan aspirasinya ke pemilik lahan. Dan pemilik lahannya itu Pemprov Jabar," kata Emil ditemui di Skywalk Cihampelas, Senin (16/1/2017). Pemkot Bandung, lanjut Emil, hanya mengurus perizinan yang diajukan oleh pemilik lahan. Pemkot Bandung pun tidak bisa memaksa pemilik lahan untuk menjadikan lahan eks Palaguna menjadi kawasan RTH. Jika pemilik lahan mengajukan perizinan untuk RTH, Pemkot Bandung akan mengurus perizinan untuk dijadikan RTH. Begitu pun sebaliknya, jika pemilik lahan mengajukan izin untuk dijadikan kawasan komersial maka akan tetap diproses karena tidak melanggar dari aturan peruntukkan lahan. "Kenapa lama, karena kita terapkan aturan perizinan ini dengan ketat. Pembangunan di kota ini tidak bisa dilarang tapi kita kendalikan. Boleh membangun dengan catatan harus serasi, harus menyumbangkan nilai positif bukan negatif dan lainnya. Itu jadi aturan yang harus disepakati," terangnya. Untuk mengendalikan pembangunan di Kota Bandung, pihaknya sudah membentuk Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG). Tim tersebut, diisi oleh para ahli di bidang masing-masing, mulai dari ahli sejarah, ahli sipil, ahli bangunan, hingga ahli cagar budaya. "Jadi bukan gimana wali kota, tapi sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari tim tersebut. Kalau sekarang belum ada IMB, ya karena belum lulus dari penilaian para ahli di TABG," tegasnya. (Ageng/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA