DPRD Jabar Menilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kurang Tepat

Pemerintah pusat berencana menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tanggal 1 April 2016. Kenaikan iuran bulanan jaminan sosial kesehatan diperkuat dengan terbitnya Perpres No 19 tahun 2016. Bahkan berdasarkan peraturan

DPRD Jabar Menilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kurang Tepat

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah pusat berencana menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tanggal 1 April 2016. Kenaikan iuran bulanan jaminan sosial kesehatan diperkuat dengan terbitnya Perpres No 19 tahun 2016. Bahkan berdasarkan peraturan itu, iuran peserta kelas I naik menjadi Rp80 ribu dari sebelumnya Rp59.500 per orang, sedangkan untuk kelas II menjadi Rp51 ribu dari Rp 42.500 per orang, dan kelas III menjadi Rp 30 ribu dari sebelumnya Rp25.500 per orang. Kendati begitu, kebijakan tersebut dinilai belum tepat, terlebih pelayanan dan fasilitas kesehatan pun dirasakan belum optimal. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menilai bahwa kebijakan menaikan iuran BPJS Kesehatan itu kurang tepat. "Ini harus ditunda dan dikaji ulang, sebab selama ini masyarakat banyak mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan," jelas Untung, Senin (28/3/2016). Bahkan menurutnya, pihak rumah sakit pun banyak mengeluhkan proses pencairan dari BPJS Kesehatan. "Ini jadi alasan signifikan terkait kenaikan. Makanya saya usulkan penundaan sampai waktu yang sangat tepat," jelas dia. Kaitannya dengan persoalan defisit keuangan, BPJS Kesehatan yang mencapai trilyunan, sebetulnya bisa diatasi dengan optimalisasi kepesertaan. Apalagi sekitar 60 persen karyawan BUMN pun belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Kalau memang defisit itu bisa di back up dengan APBN, kalau tidak bisa, pakai saja dana talangan," katanya. Lebih lanjut Untung mengungkapkan, keluhan masyarakat saat ini tidak hanya karena pelayanan BPJS Kesehatan semaya, namun masalah kurangnya fasilitas rumah sakit pun menjadi persoalan serius. Sehingga para peserta BPJS Kesehatan sulit mendapatkan pelayanan optimal. "Ini terkait fasilitas rumah sakitnya. Karena tidak semua rumah sakit bisa menampung peserta BPJS. BPJS itu membayarkan pasiennya. Tapi rumah sakit pun menyiapkan fasilitasnya, kalau fasilitasnya terbatas ya susah juga," terangnya. Pihaknya mendesak pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jabar dan kabupaten/kota untuk membantu pengembangan rumah sakit rujukan. Terlebih di Jabar ada tujuh rumah sakit rujukan yang harus dikembangkan. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA