DPRD Jabar akan Panggil Ridwan Kamil

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat akan memanggil Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil untuk memeriksa terkait kebijakannya memberikan rekomendasi pemecatan kepala sekolah yang diduga berpraktik pungli. Wakil Ketua Komisi V DP

DPRD Jabar akan Panggil Ridwan Kamil

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat akan memanggil Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil untuk memeriksa terkait kebijakannya memberikan rekomendasi pemecatan kepala sekolah yang diduga berpraktik pungli. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, pemanggilan itu diagendakan setelah kepala sekolah yang menjadi diduga pungli, mengadu agar Ridwan Kamil memberikan keterangan rinci. "Kita akan panggil Walikota Bandung, Ridwan Kamil untuk masalah ini, Senin 14 Nopember besok. Kita sudah kirim surat ke Pemerintah Kota Bandung, Rabu kemarin, mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa datang," kata Untung, Jumat (11/11/2016). Untung mengatakan, beberapa waktu lalu para kepala sekolah yang direkomendasikan dipecat datang ke DPRD Jabar dan mengeluhkan tindakan Wali Kota Bandung. "Dari sisi prosedural ada indikasi tidak ditempuh. karena kalau mengacu pada PP 53 tentang kedisiplinan PNS dan Permendikbud nomor 28/2010 itu, langkah Ridwan Kamil itu salah," katanya. Menurutnya, jika memang terindikasi ada pelanggaran kedisiplinan, maka harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. "Bagusnya dipanggil dulu, apakah diberi sanksi ringan sedang atau berat, tidak bisa langsung diputuskan wali kota. Karena ada tahapan prosedur yang harus ditempuh. Kalau misalkan ingin tetap oleh wali kota, maka atasan langsungnya, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke wali kota, tapi ini pemeriksaan pun tidak dilakukan, yang ada hanya permintaan dokumen yang dilakukan Inspektorat. Padahal Inspektorat kan bukan atasan langsung para kepala sekolah tersebut," terangnya. Bahkan, dengan langkah Wali Kota Bandung mengumumkan hal tersebut kepada publik, sangat disayangkan sehingga bertentangan dengan PP Nomor 53 tentang Kedisplinan PNS. "Itukan diumumkan secara publik, itu juga jadi persoalan, karena berdasarkan PP 53 itu, diputuskan secara tertutup, putusan kedisiplinan itu harus disampaikan secara tertutup tidak diekspos keluar, makanya ini jadi persoalan selanjutnya," terangnya. (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA