DPD KNPI Jabar Anggap Pernyataan DPP KNPI Pusat Soal Dana Hibah Tidak Beralasan

Ketua DPD KNPI Jabar Sacha Suhendi menganggap, tidak ada alasan bagi KNPI pusat meminta Gubernur Jabar untuk menahan penyaluran dana hibah bagi KNPI Jabar. Seperti diketahui, permintaan itu telah disampaikan Ketua DPP KNPI Bidang Kajian Strategis, Pamri

DPD KNPI Jabar Anggap Pernyataan DPP KNPI Pusat Soal Dana Hibah Tidak Beralasan

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua DPD KNPI Jabar Sacha Suhendi menganggap, tidak ada alasan bagi KNPI pusat meminta Gubernur Jabar untuk menahan penyaluran dana hibah bagi KNPI Jabar. Seperti diketahui, permintaan itu telah disampaikan Ketua DPP KNPI Bidang Kajian Strategis, Pamriadi melalui media massa. " Tidak ada alasan dia menyuruh Gubernur Jabar menahan bantuan, itu konflik di DPP bukan di DPD. Selama ini KNPI Jabar tetap solid," tegas Sacha melalui rilisnya kepada FOKUSJabar.com Kamis (11/2/2016). Dia mengaku, hingga saat ini, pihaknya belum mengikuti desakan DPP KNPI seperti yang disampaikan Pamriadi. Terlebih menurutnya, Pamriadi hanya berpatokan pada hasil telaah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia. LBH itu menyimpulkan hasil kongres pemuda KNPI dari beberapa periode serta tiga SK Menkumham atas hasil kongres itu. Ketiga SK itu, tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI, tertanggal 02 Juni 2015, dengan nomor AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015, Ketua Umum Muhammad Rifai Darus. Kedua tentang SK Menkumham tertanggal 23 Oktober 2015, adalah sah atas pendirian badan hukum KNPI Pemuda Indonesia, dengan ketua umum bernama Fahd El Fouz A Rafiq. "Namun pengesahan tersebut tidak menjelaskan kepanjangan dari KNPI dan tidak dicantumkan singkatannya," kata Sacha. Ketiga, SK Menkumham tertanggal 02 Februari 2016, adalah sah atas pendirian badan hukum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang disingkat dengan DPP KNPI di bawah kepemimpinan Fadh. "Ketiga poin di atas adalah kelembagaan yang sah berdasarkan pengesahan Kemenkumham dan satu sama yang lainnya hanya memiliki kemiripan nama yang sama. Namun satu dengan yang lain pula, dari tiga organisasi tersebut merupakan kelembagaan/organisasi yang berbeda-beda secara badan hukum berdasarkan keputusan Menkumham," jelasnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta para kepala daerah di Jawa Barat diminta tidak mencairkan dana hibah untuk KNPI tahun ini. Pasalnya, bila pencairan salah alamat, dikhawatirkan dana hibah tersebut akan menjadi bumerang dan menjadi temuan hukum bagi Pemprov maupun para kepala daerah di kabupaten/kota. Ketua DPP KNPI Bidang Kajian Strategis Pamriadi berharap, Gubernur Jabar dan bupati/wali kota di Jabar untuk bermitra dengan memfasilitasi untuk tidak melakukan pencairan dana hibah untuk KNPI. Seba, DPD KNPI Jabar masih terlibat dalam dualisme serta tidak berada di dalam garis instruktif DPP KNPI yang sesuai hasil pengesahan SK Menkumham di bawah komando Ketua DPP KNPI Fahd A Rafiq. "SK Menkumham itu sebagai legal standing. Kalau mencairkan hibah kepada organisasi di luar kepengurusan yang disahkan SK Kemenkumham, bisa jadi temuan dan menyalahi aturan," kata Pamriadi Rabu (10/2) kemarin. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA