Divonis 1,4 Tahun, Dua Anggota DPRD Kota Banjar Ajukan Banding

Dua anggota DPRD Kota Banjar Rosidin dan Siti Julaeha mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menjatuhkan hukuman 1,4 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Sementara itu terpidana lainnya ya

Divonis 1,4 Tahun, Dua Anggota DPRD Kota Banjar Ajukan Banding

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Dua anggota DPRD Kota Banjar Rosidin dan Siti Julaeha mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menjatuhkan hukuman 1,4 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Sementara itu terpidana lainnya yang juga anggota DPRD Kota Banjar Ajat Sudrajat menerima vonis majelis hakim. Ajat pun segera dieksekusi oleh jaksa Kejari Banjar untuk dijebloskan ke Lapas. Adapun Rosidin dan Siti Julaeha belum bisa dieksekusi karena status hukumnya belum memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah). Menurut majelis hakim, ketiga terpidana itu terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi dana hibah Kota Banjar 2013-2014. Kepastian tentang banding yang diajukan oleh Rosidin dan Siti Julaeha disampaikan oleh kuasa hukum kedua terpidana Erlan Jaya Putra. "Klien kami memilih  mengajukan banding. Memori bandingnya telah disampaikan ke Panitera Muda Tipikor Bandung kemarin sore (Senin)," ungkap Erlan di Bandung, Rabu (30/3/2016). Erlan menjelaskan, pengajuan banding oleh kliennya dilakukan karena merasa tidak bersalah atas kasus yang membelitnya. Keduanya, kata Erlan, mengaku tidak pernah menikmati dan menggunakan uang yang dinilai sebagai kerugian negara itu. "Prinsipnya klien kami tidak menikmati dan mempergunakan uang itu. Yang menikmati dan memakai uang itu orang lain, mengapa klien kami yang disalahkan," tegasnya. Erlan berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menangani proses banding kliennya bisa bijaksana memutuskan perkara ini. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan bahwa ketiga terdakwa secara bersama-sama melakukan pemotongan dana hibah hingga setengahnya. Dana hibah tahun 2013-2014 itu seharusnya diterima secara utuh oleh yang berhak. Akibatnya negara dirugikan Rp92 juta. Ketiga terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Adi/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA