Bupati Subang Akan Dihadirkan dalam Sidang Suap Jaksa Kejati Jabar

Bupati Subang Ojang Suhandi akan dihadirkan dalam sidang kasus suap penanganan perkara korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kabupaten Subang dengan terdakwa Jajang Abdul Khalik dan Lenih Marliani. Ojang Suhandi

Bupati Subang Akan Dihadirkan dalam Sidang Suap Jaksa Kejati Jabar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Bupati Subang Ojang Suhandi akan dihadirkan dalam sidang kasus suap penanganan perkara korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kabupaten Subang dengan terdakwa Jajang Abdul Khalik dan Lenih Marliani. Ojang Suhandi adalah tersangka grativikasi dan penyuapan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus tersebut. Ojang, dinilai mempunyai keterkaitan kuat dalam penanganan kasus BPJS sejak dari Penyidik Unit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat hingga dilimpahkan ke kejaksaan. "Kita akan menghadirkan Ojang. Kasus ini tidak bisa terlepas dari peranan Ojang, terlebih dalam proses tindakan terdakwa menyuap jaksa," kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum KPK  Dody Sukmono di Pengadilan Negeri Tipikor Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis (28/7/2016). Menurut dia, kehadiran Ojang di persidangan sangat dibutuhkan. Sebab dana suap senilai Rp100 juta untuk Jakasa Kejati Jabar Deviyanti bersumber dari bupati itu. "Kita dakwakan bahwa uang yang bersangkutan ini didapat dari Ojang. Apa kepentingan dan sebagainya, kita uji di persidangan," jelasnya. Jajang dan Lenih diketahui menjadi target OTT Satgas KPK pada Senin 11 April 2016 lalu di Kejati Jabar karena diduga menyuap jaksa untuk meringankan tuntutan. Kewajiban yang harus ditunaikan, yakni Rp460 juta.  Rp160 juta di antaranya sebagai uang pengganti dan Rp300 juta untuk 'Komitmen Operasional'. Akibat perbuatannya, terdakwa I dan II diancam pidana pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-undang nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan, pasal 13 Undang-undang nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Adi/LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA