BPLH Kota Bandung Bantah Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandung Gagal

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung membantah jika pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung telah gagal. Hal tersebut diungkapkan BPLHD Provinsi Jawa Barat melalui beberapa media baru baru ini. Kepala BPLH Kota Bandung, Hikmat Ginan

BPLH Kota Bandung Bantah Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandung Gagal

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung membantah jika pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung telah gagal. Hal tersebut diungkapkan BPLHD Provinsi Jawa Barat melalui beberapa media baru-baru ini. Kepala BPLH Kota Bandung, Hikmat Ginanjar menuturkan, penilaian BPLHD Jabar terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung didasarkan pada hasil pemeriksaan dari 45 pabrik dan perusahaan di Kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 32 perusahaan atau 70 persen pengelolaan limbahnya masuk dalam kategori merah dan hitam. Hal ini diartikan BPLHD Jabar jika Kota Bandung gagal dalam mengelola lingkungan. "Di Kota Bandung ini ada ribuan perusahaan, jadi kalau 45 perusahaan itu hanya sepersekian persen saja. Tidak bisa disebut jika Kota Bandung gagal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kami sangat menyayangkan pernyataan Kepala BPLHD Jabar," ujar Hikmat saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana Kota Bandung, Kamis (23/6/2016). Hikmat menambahkan, ke-45 perusahaan tersebut merupakan pabrik dan perusahaan yang mengajukan diri secara sukarela untuk mengikuti pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tingkat provinsi. Proper sendiri merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production). Dalam Proper tingkat Provinsi Jabar, pihak BPLHD Jabar telah meminta 27 kota/kabupaten untuk mengirimkan perusahaan yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dalam penilaian Proper tersebut terdapat lima indikator warna. Mulai dari yang terbawah yakni hitam, merah, biru, hijau, dan yang terbaik warna emas. Untuk penilaian perusahaan dengan kategori warna biru sampai hitam dilakukan di tingkat provinsi dan tugas serta kewenangan dalam melakukan pembinaan pengawasan berada di tangan pemerintah kota/kabupaten. Untuk warna hitam menandakan jika perusahan yang bersangkutan belum memiliki dokumen lingkungan sehingga tidak melakukan pengelolaan lingkungan. Sedangkan warna merah menandakan jika pelaku usaha belum taat secara administrasi atau teknis meski sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Namun perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup, BPLH Jabar, atau ke BPLH Kota/Kabupaten dan perusahaan tersebut tetap mendapatkan rapor merah Sementara ke-45 perusahaan di Kota Bandung yang mengikuti Proper tingkat provinsi terdiri dari 14 hotel, 11 bengkel, tujuh rumah sakit, empat industri farmasi, lima industri pemintalan dan garmen, serta industri tekstil, makanan, telekomunikasi dan karpet printing yang masing-masing satu. Dan 32 perusahaan yang mengikuti proper tingkat provinsi itu mendapatkan warna merah dan hitam. Tapi hal tersebut, tidak serta merta membuktikan jika pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung atau di perusahaan di Kota Bandung gagal atau tidak dilaksanakan. Pasalnya, aspek penilaian Proper itu ada empat yakni pelaksanaan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta pengendalian pencemaran Bahan Berbahaya Beracun (B3). "Jadi perusahaan yang menyandang kategori merah, bukan berarti perusahaan tersebut membuang limbah sembarangan. Bisa jadi, pengelolaan limbahnya sudah baik namun dari sisi dokumennya tidak lengkap," tambahnya. Meski demikian, pihaknya langsung melakukan pembinaan dan pengawasan yang merupakan tupoksi dari BPLH terhadap perusahaan yang dinilai masih memiliki raport merah dan hitam tersebut. Baik secara aktif dengan mendatangi langsung perusahaan yang bersangkutan maupun melalui pengawasan pasif atau pelaporan self monitoring yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan. "Tapi setidaknya, BPLHD Jabar bisa bersikap adil dan tidak hanya menyoroti Kota Bandung saja. Selain itu, apresiasi juga prestasi yang diraih Kota Bandung seperti Piala Adipura 2016 serta juara dalam hal Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) tahun 2015. Kami pun meminta BPLHD Jabar untuk ikut memberikan arahan dan pembinaan teknis bagi kami dan perusahaan yang dinilai masih kurang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup," pungkasnya. (Ageng/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA