Banjir Bandung, Dewan : Pemprov Harus Peka

DPRD Kota Bandung mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, untuk lebih peka terhadap kondisi wilayah Bandung Raya saat ini. Satu diantaranya, terkait banjir yang melanda Kota Bandung Senin (24 10 2016) lalu, dinilai bukan keteledoran Kota Bandun

Banjir Bandung, Dewan : Pemprov Harus Peka

BANDUNG, FOKUSJabar.com: DPRD Kota Bandung mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, untuk lebih peka terhadap kondisi wilayah Bandung Raya saat ini. Satu diantaranya, terkait banjir yang melanda Kota Bandung Senin (24/10/2016) lalu, dinilai bukan keteledoran Kota Bandung. "Pemprov akan lebih bijak jika bisa peka terhadap kondisi ini. Bukan hanya sekedar mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh situasi," ucap anggota DPRD kota Bandung, Aan Andi Purnama, kepada PRFM di Gedung DPRD kota Bandung, Rabu (26/10/2016). Dalam referensi Aan, banjir yang terjadi di Jalan Pasteur dan Setiabudi akibat limpasan air yang datang dari arah utara kota Bandung. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan buruknya jaringan drainase di kedua ruas jalan tersebut, yang tidak bisa menampung volume air yang besar. "Masalahnya, kedua ruas jalan itu bukan menjadi kewenangan Pemkot Bandung, melainkan provinsi dan pusat, sehingga mempersulit penanganannya oleh Pemkot, terutama dari sisi penganggaran dalam APBD Kota Bandung," kata Aan. Dewan sendiri, lanjut Aan, pada tahun anggaran 2016 ini mengalokasikan anggaran cukup besar untuk perbaikan infrastruktur kota. Pembangunan dan pemeliharaan drainase, gorong gorong, menjadi bagian dari upaya penanganan masalah banjir cileuncang yang kerap kali melanda Kota Bandung di musim penghujan. "Jika Pemprov merasa ini menjadi bagian yang harus di perbaiki, seharusnya mereka juga membantu penanganannya. Dinas Bina Marga Provinsi seharusnya bergerak cepat juga," tandas Aan Khusus jalan Setiabudi yang pada saat banjir lalu menelan korban jiwa, Aan mengatakan dirinya setiap hari melewati jalan tersebut. "Banyak saluran air yang tidak ada penutup atasnya sebagai pengaman. Tetapi itu kan menjadi kewenangan Bina Marga Provinsi," pungkasnya. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA