Ahok Jadi Tersangka, : Polisi Buka Sekat Persepsi Masyarakat

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Bandung, Muradi menilai, langkah Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penistaan agama, membuka

Ahok Jadi Tersangka, : Polisi Buka Sekat Persepsi Masyarakat

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Bandung, Muradi menilai, langkah Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penistaan agama, membuka sekat persepsi keraguan masyarakat. Hal ini sekaligus bentuk penegasan Polri sebagai institusi penegak hukum profesional menjaga obyektivitasnya dalam penanganan kasus. "Penetapan tersangka Ahok pada kasus dugaan penistaan agama dalam konteks tersebut dalam konteks ini berimplikasi pada empat hal," terang Muradi, Rabu (16/11/2016). Pertama, lanjut dia, membantah isu bahwa Polri tidak profesional, karena Polri menekankan bahwa proses hukum atas kasus dugaa penistaan agama oleh ahok dilanjutkan pada langkah berikutnya. Kedua, tuduhan bahwa Presiden Jokowi mengintervensi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, gugur. Muradi menambahkan, penetapan Ahok sebagai tersangka, penegasan bahwa kasus tersebut tidak berkorelasi dengan kepentingan politik. "Ketiga, kanalisasi kasus dugaan penistaan agama oleh ahok hanya pada proses hukum yang obyektif dan adil menegaskan bahwa unsur kepentingan politik tidak lagi saling berkaitan. Oleh karena itu, menjadi tidak lagi relevan jika rencana unjuk rasa yang akan dilakukan pada 25 November 2016 tetap dilakukan," ujarnya. Muradi menjelaskan, adanya rencana aksi demo 25 November, menjadi dugaan bahwa agenda tersebut akan memicu agenda seting politik. "Pada konteks ini, Negara harusnya bisa lebih jeli melihat tujuan dari aksi-aksi tersebut yang tidak lagi relevan dengan konteks unjuk rasa sebelumnya," ujarnya.‬ Keempat, penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama tidak akan menghilangkan hak politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, dampak positif bagi Ahok masih bisa didapatkan dengan kondisi tersebut. "Secara faktual, pasangan Ahok - Djarot akan memiliki kesempatan yang lebih besar peliputan media dan diperbincangan oleh publik lebih banyak dibandingkan pasangan lain," terangnya. Diwartakan sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengumumkan hasil penyelidikan pelaporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan penistaan agama di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan. Ari mengatakan tim penyelidik yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigadir Jenderal Agus Adrianto menyimpulkan bahwa penyelidikan ini layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Kami menetapkan saudara Insinyur Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” kata Ari. Ahok dikenai Pasal 156-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. (Adi/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA