Ade Irawan Tuntut Kejati Jabar Tak Tebang Pilih Tuntaskan Kasus Korupsi SPPD Cimahi

Mantan terpidana kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2010, Ade Irawan berencana melaporkan 44 anggota Dewan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mantan Bupati Sumedang itu menuntut kejaksaan Tinggi Jabar meneta

Ade Irawan Tuntut Kejati Jabar Tak Tebang Pilih Tuntaskan Kasus Korupsi SPPD Cimahi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Mantan terpidana kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2010, Ade Irawan berencana melaporkan 44 anggota Dewan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mantan Bupati Sumedang itu menuntut kejaksaan Tinggi Jabar menetapkan Ahmad Zulkarnaen dan 43 Anggota DPRD Kota Cimahi Periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2010 - 2011. “Demi rasa keadilan saya  terus mendesak  pihak kejaksaan agar Ahmad Zulkarnaen cs  dan  pejabat struktural Setwan 2010 dijadikan tersangka," kata Ade dalam pesan singkatnya, Senin (16/1/2017). Menurut Ade, desakan itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 133/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg  atas perkara dirinya. Yaitu, dalam pertimbangan majelis,  Pejabat Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2010 yaitu Edy Junaedi (Sekwan/PA), Sabihin Aly Rivai, Ahmad Saefulloh (Kabag/PKA), Dadan Subardan dan Endah Susilowati (Kasubag/PPTK) terlibat. Namun, menurut Ade, mereka sampai sekarang kebal hukum baik dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Cimahi. Padahal, lanjut Ade pejabat Sekretariat DPRD sudah diputus di Pengadilan. Selain pejabat Sekretariat DPRD, Ade menambahkan, Ahmad Zulkarnaen Wakil Ketua DPRD Cimahi dan Anggota DPRD lainnya saat ini kebal hukum padahal terbukti dan mengakui saat menjadi saksi dalam persidangan tertanggal 2 September 2015. "Janggal rasanya jika 45 Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, tapi yang jadi tersangka bahkan divonis majelis hanya seorang diri, sementara Ahmad Zulkarnaen dan 43 Anggota Dewan lainnya aman-aman saja. Ini jelas-jelas tidak adil dan tebang pilih," terangnya. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengirim surat ke Kajati Jawa Barat menuntut perkara yang merugikan Negara hingga Rp2,6 miliar itu, dituntaskan dengan adil. “ Saya haqqul yakin melalui Pak Kajati, kasus ini akan diusut lagi secara adil dan obyektif serta tidak akan tebang pilih dalam menetapkan tersangka dari pihak Anggota Dewan serta Pejabat Setwan Tahun 2010,” terangnya. (Adi/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA