12 Laporan Pelanggaran Pilkada Ditolak Panwaslu Kabupaten Bandung

BANDUNG, FOKUSjabar.com Sedikitnya 12 laporan pelanggaran selama tahap Pilkada Kabupaten Bandung yang diterima Panwaslu Kabupaten Bandung dinyatakan gugur dan tidak bisa diproses lebih lanjut, lantaran tidak memenuhi unsur pelaporan. Ketua Panwaslu Kab

12 Laporan Pelanggaran Pilkada Ditolak Panwaslu Kabupaten Bandung

BANDUNG, FOKUSjabar.com: Sedikitnya 12 laporan pelanggaran selama tahap Pilkada Kabupaten Bandung yang diterima Panwaslu Kabupaten Bandung dinyatakan gugur dan tidak bisa diproses lebih lanjut, lantaran tidak memenuhi unsur pelaporan. Ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Ari Haryanto mengatakan, dari 12 laporan yang diterima dan diselesaikan tersebut, 10 diantaranya terkait dugaan pidana dan dua mengenai dugaan pelanggaran administrasi. "Tapi setelah kami kaji dan bahas bersama Forum Gakumdu Pemilu (Penegakan Hukum Terpadu Pemilu), termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan di dalamnya, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi unsur formal dan materil," ujar Ari, Sabtu (19/9/15). Ari menjelaskan, laporan tersebut rupanya tidak dilengkapi dengan identitas jelas pelapor, alamat pelapor, saksi, keterangan kejadian, dan alat bukti. Setelah diberi waktu sampai tujuh hari untuk melengkapinya, para pelapor tidak bisa menyanggupinya. "Contohnya saat ditanya mana saksinya dan mana alat buktinya, mereka tidak bisa membuktikannya. Akhirnya setelah tujuh hari, kami tidak dapat menindaklanjutinya karena mereka tidak bisa melengkapinya," jelas Ari. Ari pun menambahkan, pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut tidak lengkap. Akibatnya, laporan dugaan kasus pidana pun tidak bisa dilanjutkan ke ranah kepolisian. "Contohnya, ada yang melaporkan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual mengenai dukungan terhadap calon dari independen. Tapi, mereka tidak bisa memberikan buktinya atau saksinya," papar Ari. (Agni/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA