Pengamat: Haftar berhubungan dengan MOSSAD

Para pengamat berpendapat bahwa para pendukung Haftar tidak menginginkan negara yang demokratis dan kuat di wilayah Timur Tengah, serta negara seperti Libya dipimpin oleh pemerintahan yang akan melayani kepentingan mereka

Pengamat: Haftar berhubungan dengan MOSSAD

ISTANBUL

Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa Khalifa Haftar, pemimpin pasukan di Libya Timur saingan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB, mendapatkan dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Israel dan beberapa negara Barat, seperti Prancis.

Para pengamat berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan ini menginginkan Libya dipimpin oleh pemerintahan yang akan melayani kepentingan mereka sendiri daripada mementingkan masalah perdamaian dan stabilitas di negara tersebut.

Bentrokan berdarah dan air mata pun tak kunjung mereda di Libya usai tumbangnya pemerintahan Muammar Khadafi yang berlangsung selama 42 tahun setelah kudeta bertema “Arab spring” yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Barat.

Badan intelijen Israel MOSSAD bekerja sama dengan Jenderal Khalifa Haftar yang mendapatkan dukungan dari kekuatan internasional atau negara-negara yang ingin berkuasa di negara tersebut, tutur para pengamat.

Seorang pengamat bidang intelijen dari harian Maariv, media yang aktif menyiarkan berita di Israel, Yossi Melman mengungkapkan via akun Twitter-nya bahwa "Jenderal Libya Khalifa Haftar berkomunikasi dengan badan intelijen Israel MOSSAD”.

Para pengamat yang mengkaji pernyataan Yossi Melman itu mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Israel ingin menggantikan pemerintahan GNA di Libya yang diakui PBB dengan kepemimpinan Haftar.

Selain itu, para kekuatan yang mendukung Haftar juga tidak menginginkan negara yang demokratis dan kuat di wilayah tersebut.

Seorang pengamat asal Palestina Salih Al-Nami juga mempost-ing pernyataan Yossi Melman melalui akun Twitter-nya, dia mengatakan Haftar menjalin hubungan baik dengan Prancis, Mesir dan UEA, serta MOSSAD.

Kepala Institut Penelitian Wilayah Timur Tengah dan Afrika dari Universitas Ilmu Sosial Ankara, Prof. Dr. Enver Arpa, mengungkapkan pihak-pihak yang ingin merebutkan kekuasaan di Libya tengah mencari aliansi baru setelah penggulingan Khadafi pada 2011 lalu.

Prof. Dr. Arpa mengungkapkan bahwa Jenderal Haftar berusaha merebut kekuasaan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung oleh PBB, Uni Eropa, Turki serta organisasi internasional lainnya.

"Hafter mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah pada 2014, namun gagal. Lalu Dewan Perwakilan yang berbasis di Tobruk mengangkat Haftar menjadi ketua Tentara Nasional Libya dan mereka mulai menyerang Tripoli pada 4 April lalu,” ungkap Prof. Dr. Arpa.

Prof. Arpa menuturkan bahwa serangan Haftar ke ibu kota Libya itu kembali menyeret negara itu ke dalam ketegangan baru.

Akademisi bidang politik di Afrika itu menyebut pasukan yang terhubung dengan pemerintahan GNA di Tripoli berhasil mematahkan serangan pasukan Haftar terhadap Tripoli.

Selain itu, Haftar juga kehilangan wibawanya setelah pasukan GNA merebut kembali kota Giryan yang merupakan pusat logistik.

Prof. Dr. Arpa mengatakan meski mendapatkan dukungan terang-terangan dari negara seperti Mesir, Arab Saudi dan UEA, dan dukungan secara implisit dari negara seperti Prancis dan Rusia, Haftar tetap saja tidak berhasil meraih kemenangan dalam serangan-serangannya.

"Haftar mengalami kekalahan yang besar. Untuk mengurangi dampak kekalahan itu Haftar mengeluarkan pernyataan yang menuduh Turki yang memberikan dukungan terhadap pemerintahan yang sah di negara tersebut,” lanjut dia.

Haftar terus mengalami kekalahan berturut-turut dan juga kehilangan wibawanya selama beberapa bulan terakhir, kini dia berusaha mencari aliansi baru untuk menutup kerugiannya.

Meski tidak secara langsung Prancis memberikan dukungan kepada Haftar, namun Prancis secara diam-diam memberikan dukungan yang signifikan yang sering tercermin dalam berita-berita di media.

Penemuan rudal tentara Prancis di pusat logistik Haftar mengungkapkan dukungan tersebut.

Penangkapan 13 warga Prancis yang membawa paspor diplomatik Prancis di dekat perbatasan Tunisia merupakan bukti lain bahwa Prancis memberikan dukungan sebagai penasihat militer bagi pasukan Haftar selama upaya kudeta yang direncanakan pada bulan April lalu.

Setelah insiden tersebut, pemerintah GNA di Tripoli mengumumkan bahwa penangguhan semua perjanjian kerja sama keamanan dengan Prancis.

Haftar merupakan sosok yang diangkat menjadi aktor yang berpengaruh di Libya setelah menjalin hubungan dengan CIA.

Dia ditawan saat Khadafi melawan Chad antara 1978-1987, lalu dia diselamatkan atas bantuan tentara Amerika dan menetap di AS dengan jalur suaka politik.

Haftar diduga bekerja sama dengan CIA dan melakukan berbagai kegiatan perlawanan terhadap Khadafi selama dia tinggal di AS.

Masyarakat Libya mencurigakan Haftar karena hubungannya dengan CIA. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan tinggalnya Haftar di daerah yang dekat dengan markas CIA. Faktor tersebut memperkuat tuduhan ini.

Setelah 20 tahun menetap di Amerika, Haftar balik ke Libya sebulan setelah terjadinya peristiwa pemberontakan terhadap Khadafi pada 2011. Sepulangnya dia merencanakan peperangan melawan pemerintah yang sah yang didirikan atas upaya dari PBB.

Kepala Pusat Studi Timur Tengah (ORSAM) Prof. Dr. Ahmet Uysal mengatakan tentang pernyataan Yossi Melman bahwa “Jenderal Libya Khalifa Haftar melakukan komunikasi dengan layanan intelejen Israel MOSSAD” bukanlah sebuah informasi yang mengejutkan.

Israel secara alami memiliki pengaruh dalam kekacauan yang terjadi di Timur Tengah, ungkap Profesor itu.

Prof. Dr. Uysal menjelaskan bahwa Israel yang merupakan perpanjangan Barat di Timur Tengah tak menginginkan satu pun negara yang kuat di wilayah itu.

Israel tak menginginkan negara-negara di wilayah itu dikuasai oleh sistem pemerintahan demokrasi seperti yang dialami di Barat yang mana kekuatan rakyat tercermin ke dalam pemerintahan.

Akademisi itu menekankan bahwa Uni Emirat Arab (BEA) dan Israel berada di belakang upaya kudeta yang memicu konflik internal.

Tidak ada yang berani meminta pertanggungjawaban atas praktik anti-demokrasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan UEA dan Israel di wilayah itu.

Demikian juga Haftar yang didukung oleh negara-negara ini, tidak bertanggung jawab atas pembantaian, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Libya.

Haftar yang sebelumnya berkoordinasi dengan AS, sekarang tampak bekerja lebih dekat dengan Israel dan AS terlihat mengambil langkah mundur dari Libya. AS seperti sedikit menurunkan minatnya di Libya selama periode pemerintahan Trump.

Akademisi jurusan Hubungan Internasional di Universitas Kirklareli sekaligus Penasihat Keamanan Internasional Lembaga ANKASAM Dr. Emre Ozan mengungkapkan bahwa perkembangan terkini di Libya merupakan cerminan dari kontradiksi dasar dari Arab Spring.

"Libya telah menjadi negara gagal setelah rezim Khadafi digulingkan. Tentu saja, ketidakpastian ini mengganggu semua orang," tutur dia.

Dr. Ozan mengatakan Libya adalah salah satu pusat terpenting jalur imigrasi ilegal ke Eropa.

"Ketidakstabilan di Libya juga meningkatkan risiko bagi negara-negara di kawasan tersebut. Begitu banyak struktur yang terpecah-pecah menyulitkan pendirian pemerintahan berdasarkan konsensus sosial yang menjadi formula yang sangat sulit dan memakan waktu.”

Seperti pada era Khadafi, pembentukan pemerintahan yang terpusat dan kuat dan pemulihan stabilitas melalui pemerintahan otoriter secara implisit disetujui oleh sebagian besar aktor internasional. Singkatnya bisa dikatakan bahwa ada upaya pencarian untuk menghadirkan kembali sistem pemerintahan seperti periode Khadafi.

Upaya pencarian solusi semacam ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting. Siapakah yang akan memimpin pemerintahan otoriter ini? Pada topik ini, pentingnya mengetahui siapa saja aktor di Libya yang bekerja sama dengan kekuatan internasional tertentu.

Sebagai contoh Pemerintah Rekonsiliasi Nasional, pemerintah yang sah diakui oleh masyarakat internasional, di antaranya termasuk Turki.

Dr. Ozan menuturkan bahwa Jenderal Haftar melakukan operasi militer untuk merebut Tripoli tepat sebelum Konferensi Dialog Nasional dimulai. Langkah penaklukan Tripoli oleh Haftar tidak mungkin dilakukan sebelum sejumlah kekuatan internasional memberikan lampu hijau.

Konsultan Afrika dan Hukum Internasional dari Pusat Studi Strategis Ankara (ANKASAM) Dr. Ceren Gürseler mengatakan setelah Muammar Khadafi digulingkan sejak 2011 kompetisi militer antara berbagai elemen di Libya masih terus berlanjut.

Gürseler mengatakan rekonsiliasi politik di negara tersebut tidak tercapai dan persaingan di kedua kubu meningkat.

Persaingan militer dan politik berlangsung dalam mendirikan kekuasaan di Tripoli.

"Ketua Dewan Pemerintah Nasional Libya (GNA) Fayez Mustafa al-Sarraj dan pemimpin pasukan di Libya timur, Jenderal Khalifah Haftar pada 2019 mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilihan presiden.”

Namun, Haftar melancarkan operasi militer untuk merebut Tripoli yang berada di bawah kendali al-Sarraj, sehingga mempersulit pencapaian rekonsiliasi di negara tersebut.

Persaingan militer dan politik yang berpusat di Tripoli hari ini menunjukkan bahwa persaingan berada pada tingkat yang paling sulit. Siapa yang mengendalikan Tripoli mana dia yang akan menentukan proses politik dan kekuatan militer.

Dr. Gürseler mengatakan bahwa Haftar berkeinginan untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari internasional dengan merebut Tripoli.

Dr. Gürseler mengungkapkan bahwa informasi yang dibagikan oleh analis Intelejen Israel Yossi Melman tentang kerja sama Haftar dengan MOSSAD sama sekali tidak mengejutkannya.

Dia menekankan bahwa munculnya Haftar sebagai aktor di Libya merupakan hasil dari upaya intervensi dan dukungan dari kekuatan asing di sana.

Jenderal Haftar didukung oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Prancis secara militer dan politik, tutur Dr. Gürseler.

"Al-Sarraj mengeluhkan tentang dukungan Paris terhadap Haftar dan mengumumkan pemerintah Libya akan menangguhkan perjanjian keamanan bilateral jika Prancis tak mengubah sikapnya itu.

Al-Sarraj mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk meminta pertanggungjawaban kepada Haftar atas serangan-serangan itu.

Pemerintah Libya mengumumkan akan menuntut Haftar di ICC dengan alasan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Tripoli.

Inggris dan Jerman menanggapi secara positif seruan dari pemerintah al-Sarraj, kedua negara tersebut menuntut embargo terhadap Haftar.

Libya masih dilanda krisis kekerasan sejak 2011, ketika pemberontakan yang didukung NATO menyebabkan penggulingan dan terbunuhnya Presiden Muammar Khaddafi setelah empat dekade berkuasa.

Sejak itu, perpecahan politik Libya menghasilkan dua kursi kekuasaan saingan - satu di Al-Bayda dan satu lagi di Tripoli - bersama dengan sejumlah kelompok milisi bersenjata berat.

Pemimpin pasukan militer di timur Libya Komandan Khalifa Haftar menginstruksikan penyerangan pada 4 April untuk mengambil alih ibu kota Tripoli, sedang pasukan GNA meluncurkan operasi "Burkan al-Ghadab".

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA