Pemerintah Irak janjikan reformasi baru untuk hentikan aksi protes

Reformasi meliputi distribusi tanah dan peningkatan tunjangan kesejahteraan bagi warga Irak yang membutuhkan

Pemerintah Irak janjikan reformasi baru untuk hentikan aksi protes

BAGHDAD

Pemerintah Irak pada Minggu mengumumkan reformasi baru untuk memenuhi tuntutan demonstran di Ibu Kota Baghdad dan kota-kota di selatan.

Menurut kantor berita resmi Irak, kabinet mengadakan pertemuan luar biasa atas permintaan Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi.

Kabinet mengeluarkan dekrit reformasi terencana, termasuk distribusi tanah dan peningkatan tunjangan kesejahteraan bagi keluarga yang membutuhkan.

Sebuah rencana perumahan nasional, yang mencakup pembangunan 100.000 bangunan dan memprioritaskan kota-kota miskin, juga dijanjikan oleh dekrit kabinet.

Sebanyak 150.000 pengangguran Irak yang tidak dapat bekerja akan diberikan bantuan keuangan sebesar IQD147 (sekitar Rp. 2 juta) oleh pemerintah selama tiga bulan.

Program pendidikan akan diselenggarakan untuk 150.000 pemuda Irak dan mereka juga akan diberikan bantuan dana sebesar IQD147 selama tiga bulan sebagai bagian dari paket.

Kandidat yang berhasil akan dipekerjakan di perusahaan investasi atau akan diberikan pinjaman untuk mendirikan usaha kecil atau menengah.

Pemerintah mengatakan bahwa korban yang kehilangan nyawa dalam demonstrasi akan dianggap "martir" dan keluarga mereka akan diberikan kompensasi terkait.

Kementerian Kesehatan Irak juga akan membayar semua biaya perawatan personel keamanan dan demonstran yang terluka dalam demonstrasi.

Langkah itu dilakukan di tengah demonstrasi yang sedang berlangsung di Baghdad dan provinsi selatan sejak 1 Oktober untuk memprotes tingginya angka pengangguran dan korupsi yang merajalela.

Kementerian Dalam Negeri negara itu pada Minggu mengatakan setidaknya 104 orang tewas dan 6.107 terluka dalam protes anti-pemerintah di Irak sejak 1 Oktober, .

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi serta perbaikan kondisi kehidupan dan pemberantasan korupsi.

Sejumlah besar penduduk di negara ini memiliki akses terbatas ke layanan dasar seperti listrik dan air bersih, sementara tingkat pengangguran mencapai 10 persen.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA