PBB: Rencana pencaplokan Lembah Yordania oleh PM Israel langgar hukum

Juru bicara PBB menekankan masalah Israel-Palestina harus diselesaikan sesuai dengan resolusi PBB dan berdasarkan solusi dua negara

PBB: Rencana pencaplokan Lembah Yordania oleh PM Israel langgar hukum

NEW YORK  

Juru bicara PBB menyebut rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Lembah Yordania sebagai pelanggaran hukum

"Sekretaris jenderal prihatin dengan PM Israel yang menyatakan keinginannya untuk menganeksasi Lembah Yordania dan Laut Mati sebagai langkah pertama untuk menerapkan kedaulatan Israel atas semua permukiman dan wilayah di Tepi Barat yang diduduki jika dia terpilih kembali dalam pemilihan umum," kata Stepane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Dujarric menekankan bahwa langkah-langkah tersebut, jika diterapkan, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang akan merusak proses perdamaian dan solusi dua negara.

Dia juga mengatakan masalah Israel-Palestina harus diselesaikan sesuai dengan resolusi PBB dan berdasarkan solusi dua negara.

Saat ini, sekitar 70.000 warga Palestina - bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi - tinggal di Lembah Yordania, sebidang tanah luas dan subur yang merupakan seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Israel mengklaim bahwa Lembah Yordania sangat penting bagi keamanannya dan secara konsisten menolak gagasan melepaskan sebagian wilayahnya dalam resolusi apa pun dengan Palestina di masa depan.

Awal bulan ini, Netanyahu menegaskan kembali janjinya untuk mencaplok seluruh blok permukiman di Tepi Barat.

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel mulai menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina menginginkan wilayah ini - bersama dengan Jalur Gaza - menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai tindakan ilegal.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA