Menteri Libya kecam Rusia, desak bantuan dari AS

Menteri Dalam Negeri mengatakan Rusia memicu kerusuhan di negara itu dan AS memiliki kewajiban hukum dan moral untuk membantu

Menteri Libya kecam Rusia, desak bantuan dari AS

NEW YORK

Menteri Dalam Negeri Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui secara internasional menuduh Rusia memicu perang di negara itu dengan menggunakan tentara bayaran dan mendesak Amerika Serikat untuk meningkatkan upayanya dalam menyelesaikan krisis.

Fathi Bashagha berbicara kepada situs berita Bloomberg sebelum kunjungannya ke Washington pada Minggu.

Menurut dia, AS bekerja sama dengan Libya dalam perangnya melawan kelompok teror Daesh/ISIS, tetapi serangan oleh pasukan Jenderal Khalifa Haftar mengganggu perang melawan teroris dan Rusia memperburuk konflik di negara itu.

"Rusia telah ikut campur dalam menuangkan bahan bakar ke atas api dan meningkatkan krisis, bukannya menemukan solusi," kata Bashahga, yang mengkritik penyebaran tentara bayaran Wagner.

“Buktinya adalah penyebaran Wagner ke Libya. Mereka telah mengirimnya ke Suriah dan Afrika tengah sebelumnya dan ke mana pun Wagner pergi kehancuran terjadi," tambah dia.

Rusia membantah keberadaan kelompok tentara bayaran itu di Libya.

Bashahga menuduh Rusia berusaha memulihkan sisa-sisa kekuasaan Muammar Khaddafi, pemimpin Libya yang digulingkan dan terbunuh pada 2011.

“AS memiliki kewajiban, moral dan hukum, terhadap Libya. AS adalah mitra yang kuat dalam menjatuhkan rezim lama. Mereka harus bekerja sama dengan kami rakyat Libya untuk memulihkan stabilitas dan keamanan,” ujar dia.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi mereka sejauh ini terus menghadapi kegagalan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bentrokan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai sekitar 5.500 lainnya.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA