KPK dan Kemendagri Kerjasama Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangsungkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Diketahui ada dua program yang yang dicanangkan kedua instansi ini yaitu terkait penguatan apa

KPK dan Kemendagri Kerjasama Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangsungkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Diketahui ada dua program yang yang dicanangkan kedua instansi ini yaitu terkait penguatan aparatu pengawas internal pemerintah (APIP) dan partai politik (parpol). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, KPK saat ini memang terus bekerja maksimal, salah satunya adalah meningkatkan aspek pencegahan, seiring dengan penindakannya. Apa yang dilakukan KPK, kata Tjahjo sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Lalu, membangun tata kelola pemerintahan efektif, efisien, taat kepada hukum demi mempercepat reformasi birokrasi dan perkuat otonomi daerah. Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menambahkan, program penguatan parpol berintegritas telah dilakukan oleh KPK. Dalam dua pekan ini, KPK telah mengunjungi sejumlah parpol. Untuk kali ini, masalah tersebut menjadi program bersama dengan Kemendagri. “Terutama dalam mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah,” kata Pahala di Kantor Kemendagri, dirilis Puspen Kemendagri melansir PRFM, Selasa (19/9/2017). Penguatan parpol ini akan dikerjasamakan dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri. Kedua lembaga ini ke depannya akan menyelenggarakan kegiatan bersama, misal kaderisasi atau sekolah untuk calon pejabat daerah atau legislator. “Dari Kemendagri materinya mungkin semacam pelajaran awal buat kepala daerah, apa yang boleh, apa yang tidak. Terutama best practice kepala daerah yang baik. Itu nanti di sekolahnya,” ujar Tjahjo. Terkait program penguatan APIP, Pahala mengatakan, KPK dan Kemendagri akan mengadakan pelatihan, misalnya pembahasan studi kasus untuk pengadaaan dan probity audit. “Sehingga kalau mau pengadaan, nanti inspektoratnya sudah bisa menentukan masalah harga (kemahalan), lalu melihat ada kesalahan prosedur atau tidak,” kata Pahala. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA