Apindo Sukabumi Menolak SK Gubernur Soal UMK dan Ancam PHK Buruh

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi menolak Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2014 sebesar Rp1.565.000 yang diputuskan Gubernur Jawa Barat. Mereka nenilai putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penetapan UMK

Apindo Sukabumi Menolak SK Gubernur Soal UMK dan Ancam PHK Buruh

Oleh: Hanif nasution SUKABUMI, FOKUSJabar.com: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi menolak Upah Minimum Kabupaten (UMK)  2014 sebesar Rp1.565.000 yang diputuskan Gubernur Jawa Barat. Mereka nenilai putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Penetapan UMK Gubernur Jawa Barat tidak terkendali serta mengabaikan Uu dan Inpres tentang Tenaga Kerja,"ujar Ketua Apindo Kabupaten Sukabumi H.Dadang Hendar usai Seminar Membangun Enterpreuner di salah satu hotel di kawasan Salabintana Sukabumi, Rabu (27/11). [caption id="attachment_64365" align="aligncenter" width="478"] Ketua Apindo Kabupaten Sukabumi H.Dadang Hendar(Foto: Hanif Nasution)[/caption] Dijelaskan, sebagian besar perusahaan yang menjadi anggota Apindo tengah mempertimbangkan penangguhkan UMK. Bahkan melakukan menurut Dadang, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan banyak terjadi, karena pengusaha tidak mampu membayar upah. Malah tenaga kontrak tidak akan diperpanjang dan memunda penerimaan buruh,"ujarnya.i Selan itu, lanjut dia, pihaknya tengah mempertimbangkan melakukan upaya hukum untuk mementahkan keputusan tersebut. "Kami masih menunggu perkembangan Untuk melakukan gugatan ke PTUN," katanya. Untuk menyiasati kondisi keuangan, Apindo melakukan penghematan anggaran agar tidak menggangu produksi. (Adr)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA