Singapura dakwa warganya karena suplai dana untuk teroris

“Dia ingin melakukan kekerasan bersenjata untuk mendukung kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah,” ujar MHA, merujuk nama Daesh

Singapura dakwa warganya karena suplai dana untuk teroris

Pengadilan Singapura mendakwa seorang pria berusia 34 tahun karena menyediakan dana untuk keperluan teroris.

Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) mengatakan pria itu bernama Ahmed Hussein Abdul Kadir atau Sheik Uduman yang ditahan sejak Agustus 2018 lalu karena melanggar UU Keamanan Dalam Negeri (ISA).

“Dia ingin melakukan kekerasan bersenjata untuk mendukung kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah,” ujar MHA, seperti dalam siaran pers, merujuk nama Daesh.

Catatan Departemen Urusan Komersial Singapura yang melakukan investigasi serupa secara paralel menyimpulkan bahwa Hussein memberikan SGD1.059 pada 29 Juli 2016 dan USD62 pada 3 September 2016 kepada seseorang di luar negeri untuk memfasilitasi aksi terorisme.

Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa transaksi pertama dilakukan lewat Western Union Global Network kepada Patrick Gray, menurut Channel News Asia.

Sedang transfer kedua dilakukan lewat PayPal ke Nzingha Kokayi.

Kedua pengiriman uang itu digunakan oleh Syekh Abdullah al-Faisal untuk memfasilitasi aksi terorisme.

“Tindakan menyediakan uang untuk mendukung tujuan teroris ini merupakan pelanggaran serius, berapapun jumlahnya,” kata MHA.

MHA merencanakan jika nanti Hussein dinyatakan bersalah, dia akan ditahan secara terpisah dengan tahanan lainnya, untuk mencegah penyebaran gagasan ekstrem.

Dalam fase hukuman penjara itu, lanjut MHA, Hussein juga akan menjalani proses rehabilitasi.

MHA mengatakan negaranya berkomitmen untuk memerangi terorisme dan pendanaannya, yang menjadi ancaman besar bagi keamanan domestik maupun internasional.

“Perlu tindakan global untuk mencabut dana dan bahan-bahan yang digunakan untuk aksi terorisme,” ujar MHA.

MHA juga mengingatkan agar masyarakat tak memberikan uang atau dukungan apapun kepada organisasi teroris.

“Siapapun yang melakukan pelangaran dalam memfasilitasi kegiatan teroris, akan dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimal 10 tahun atau denda hingga USD500.000,” kata MHA.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA