Militer Myanmar gugat media akibat pemberitaan perang di Rakhine

Tuntutan tersebut diajukan militer karena The Irrawaddy News dianggap tidak adil dalam memberitakan pertempuran

Militer Myanmar gugat media akibat pemberitaan perang di Rakhine

JAKARTA

Militer Myanmar telah menggugat media Myanmar The Irrawaddy News akibat peliputan perang antara pasukan pemerintah dengan kelompok bersenjata Arakan Army di Mrauk-U, Negara Bagian Rakhine, lansir media tersebut pada Senin.

Tuntutan tersebut diajukan militer karena The Irrawaddy News dianggap tidak adil dalam memberitakan pertempuran tersebut.

Bentrokan antara Arakan Army, yang menghendaki otonomi bagi orang-orang Arakan di Rakhine, dengan Angkatan Darat Myanmar atau Tatmadaw meningkat pada awal tahun ini setelah serangan terhadap pos-pos polisi di wilayah Rakhine utara.

Sejak pertengahan Maret, kedua belah pihak saling menuduh telah menembaki warga sipil. Tatmadaw mengklaim insiden seperti itu terjadi karena pasukan Arakan Army mencoba bercampur baur dengan penduduk setempat.

Sejak itu, korban sipil telah mendominasi berita utama dalam media lokal.

The Irrawaddy telah melaporkan secara luas tentang pertempuran antara Arakan Army dan pasukan pemerintah sejak pecahnya bentrokan pada bulan Januari.

Dalam situsnya, The Irrawaddy mengaku telah menyajikan pandangan dari kedua belah pihak, serta mengangkat kisah warga orang-orang lokal yang harus kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran.

Editor The Irrawaddy U Ye Ni mengatakan bahwa medianya telah menjalankan hak dan kode etik jurnalistik yang dijamin Undang-Undang Media di Myanmar.

"Saya menyesal terjadi kesalahpahaman militer terhadap kita,” kata Yeni.

Ye Ni mengatakan medianya telah mengangkat penderitaan warga akibat konflik kedua pihak.

“Niat kami di balik liputan ini adalah untuk mendorong mereka yang peduli menyelesaikan masalah dengan memahami penderitaan rakyat,” kata dia.

The Irrawaddy mengaku telah mengadukan masalah ini kepada Dewan Pers Myanmar dan meminta badan tersebut untuk turun tangan.

Kemarahan militer Myanmar tidak hanya menyasar media. Baru-baru ini militer mendakwa seorang aktivis dan sutradara film hak asasi manusia dengan tuduhan gangguan publik.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA