Malaysia revisi UU fake news

Hampir dua tahun ini Malaysia memblokir ribuan unggahan yang mengandung unsur intimidasi dan kebencian di dunia maya

Malaysia revisi UU fake news

Malaysia berencana untuk merevisi Bagian 223 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 demi melawan penyebaran fake news atau kabar palsu tahun depan.

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Gobind Singh Deo mengatakan saat ini tim sedang meninjau hukum sebelum amandemen itu dibuat.

“Kami sedang mencari cara terbaik untuk memperketat UU berita palsu dan berharap revisi dilakukan antara Maret dan Juni tahun depan,” ujar Gobind, hari ini, seperti dikutip The Star Malaysia.

Gobind mengatakan bahwa kabar palsu adalah tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Malaysia.

Belum lama ini, lanjut Gobind, Singapura dan Australia merumuskan UU untuk melawan kabar palsu itu.

Sepanjang 2018 hingga September tahun ini, pemerintah Malaysia telah memblokir 78 persen dari 3.877 akun media sosial palsu.

“Selain itu juga 1.564 URL yang isinya mengandung unsur intimidasi dan kebencian di dunia maya sudah kami rekomendasikan blokir ke penyedia platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Instagram, dan YouTube,” kata dia.

Dari total yang direkomendasikan itu, lanjut Gobind, 63 persen di antaranya telah diblokir.

Pada 9 Oktober lalu, untuk kedua kalinya Dewan Rakyat setuju untuk menghapus Anti-Fake News Act, setelah upaya pertama kalah oleh Dewan Negara pada September 2018.

Seruan untuk meninjau ulang Bagian 223 santer, karena dianggap terlalu luas, ambigu dan ketinggalan jaman.

Khususnya pasal yang membahas komentar, permintaan, saran, atau komunikasi online lainnya yang tidak senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung karakter dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau melecehkan orang lain.

Desember lalu, Gobind mengatakan Pakatan Harapan setuju untuk memberlakukan moratorium sejumlah UU yang melanggar hak asasi, termasuk Bagian 223.

Meski begitu, lanjut dia, UU itu akan tetap digunakan jika terkait masalah keamanan nasional, ketertiban umum dan hubungan ras.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA