LSM pertanyakan keputusan Malaysia impor limbah plastik

Ini masalah yang tidak boleh dianggap remeh, ujar sejumlah lembaga Malaysia

LSM pertanyakan keputusan Malaysia impor limbah plastik

JAKARTA 

Lembaga Swadaya Masyarakat menegaskan masuknya limbah plastik dunia yang mencemari Malaysia merupakan masalah yang tidak boleh dianggap remeh, lansir Bernama.

Presiden Masyarakat Alam Malaysia Ahmad Ismail mengatakan pemerintah harus berhati-hati jika ingin serius merambah ke industri pengolahan limbah plastik, mengingat negara ini menempati peringkat kedelapan dunia soal kontribusi limbah plastik terhadap pencemaran laut.

Dosen Departemen Biologi, Fakultas Sains, Universiti Putra Malaysia ini mengatakan bahan kimia limbah plastik jelas mencemari udara, air dan biota tanah. Hasil pembakarannya juga berisiko mengkontaminasi ASI.

“Produk etil polibrominasi difenil eter (PBDE) dan sejumlah bahan tahan api yang ditemukan di televisi dan komputer dapat mengubah hormon seks, mengurangi kesuburan dan menghambat perkembangan ovarium jika terpapar terlalu lama,” ujar Ismail.

Ke depan, lanjut Ismail, Malaysia harus memperkenalkan teknologi baru pembuangan limbah, misalnya teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) seperti di Jerman, Belanda dan China.

Sementara Presiden EcoKnights Yasmin Rasyid mengatakan pemerintah harus menghentikan impor limbah plastik yang terkontaminasi demi melindungi masyarakat, bukan malah sebaliknya.

“Perspektif mencari untung mengabaikan kerugian yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kita perlu mengubah cara itu. ini menunjukkan kurangnya inovasi sosial pada industri plastik. Plastik sekali pakai harus dihindari. Kesehatan manusia dan planet perlu dilindungi,” ujar dia.

Ssisten Direktur Departemen Pengelolaan Limbah Padat Nasional, Wemi Kalsuna Katerun, mengatakan berdasarkan statistik terbaru hanya ada 62 dari 314 perusahaan dengan Izin yang Disetujui (AP) sebelum pemerintah menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk pemberian izin itu pada 26 Oktober tahun lalu.

Pegiat Sahabat Alam Shakila Zain mengatakan dari sisi biaya dan ukuran TPA, negara itu belum mampu menampung limbah domestik, apalagi mengelola limbah dari luar.

“Pada 2017 tempat pembuangan sampah dikurangi dari 289 menjadi 113 titik, dan angka ini mengkhawatirkan karena tak ada alternatif untuk membuang sampah. Tak ada penambahan titik daur ulang juga.

Sementara Presiden Sahabat Alam Datuk Abdul Malek Yusof mengatakan jika pemerintah ingin serius memasuki industri pengolahan limbah plastik, perlu ada prosedur standard an penegakan hukum yang ketat.

“Jika proses dan impor dilakukan dengan benar sesuai persyaratan industri, tak ada masalah. Masalahnya adalah ketika sampah diimpor dari negara-negara luar bukan untuk daur ulang, daur ulang hanya di atas kertas, tapi dibuang ke tempat pembuangan ilegal,” kata dia.

Tahun lalu, Malaysia mengimpor 157.299 ton limbah plastik, naik 273 persen ketimbang tahun sebelumnya.

Tahun ini, ditemukan beberapa tempat pembuangan sampah plastik ilegal di Ipoh, Perak; Sungai Petani, Kedah; dan Jenjarum, Selangor.

Selain itu, lebih dari 60 kontainer sampah plastik ilegal diselundupkan ke negara tersebut dan diyakini ditinggalkan oleh importir lokal.

Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin mengatakan 60 kontainer berisi 3.000 ton limbah plastik itu akan dikirimkan kembali ke negara asal.

Berbeda dengan pernyataan Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Zuraida Kamaruddin akhir tahun lalu, bahwa bisnis pengolahan limbah plastik adalah industri menggiurkan dengan potensi RM30 miliar per tahun.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA