Kelompok HAM serukan transparansi sidang militer kasus Rakhine

Sidang dilakukan di markas besar resimen militer di Kota Buthidaung, Myanmar

Kelompok HAM serukan transparansi sidang militer kasus Rakhine

Kelompok HAM menyerukan transparansi persidangan prajurit militer yang dituduh melanggar aturan di utara negara bagian Rakhine dua tahun lalu.

Pengadilan militer menyebutkan sidang itu dilakukan di markas besar resimen Tatmadaw di Kota Buthidaung, Myanmar.

“Pengadilan Penyelidikan, yang diketuai Mayor Jenderal Myat Kyaw dan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Layanan Pertahanan dan Peraturan Layanan Pertahanan, mengajukan pendapatnya bahwa insiden yang terjadi di desa Gutapyin harus diadili oleh pengadilan militer,” menurut keterangan pengadilan, seperti dikutip Myanmar Times.

Februari 2018 lalu, laporan Associated Press mengatakan setidaknya lima kuburan massal warga sipil Muslim ditemukan di Gutapyin.

Pemerintah setempat membantah, dengan mengatakan bahwa itu kuburan para “teroris.”

Keterangan Tatmadaw itu tak merincikan jumlah pasukan yang didakwa, berikut detail dakwaannya.

Kelompok HAM setempat, Human Rights Defenders and Promoters, mengatakan dunia sudah mengetahui pelanggaran itu, namun mereka prihatin soal transparansi lembaga terhadap pelaku kejahatan.

“Akan lebih baik jika media dan kelompok hak asasi manusia dilibatkan sampai batas tertentu,” ujar direktur advokasi Human Rights Defenders and Promoters U Aung Zaw Oo.

Militer berjanji untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan Independen bentukan pemerintah yang menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM di utara Rakhine.

Komisi yang dipimpin diplomat senior Filipina Rosario Manalo itu akan merilis laporannya bulan depan.

Kantor Kejaksaan Agung Hakim mengatakan bahwa jika laporan itu menyodorkan bukti nyata keterlibatan tentara dalam pelanggaran HAM.

Mereka akan menggelar penyidikan dan mengambil keputusan sesuai dengan hukum.

Badan-badan bantuan internasional memperkirakan bahwa lebih dari 700.000 Muslim melarikan diri dari utara Rakhine ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017, ketika Tentara Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA) melancarkan serangan mematikan ke pos-pos keamanan di daerah itu dan Tatmadaw merespons dengan tindakan keras militer besar-besaran.

Pemerintah tengah mengumpulkan pakar hukum untuk mengajukan pembelaan terhadap kasus yang diajukan Gambia di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) PBB pada 11 November, yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim di utara Rakhine.

Organisasi Hak Asasi Manusia Rohingya Etnis Myanmar yang berbasis di Malaysia menyerukan dukungan pemerintah setempat dan masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak-hak korban genosida.

“Myanmar harus bertanggung jawab,” kata mereka. “Kami berharap inisiatif Gambia akan membuka jalan untuk mengakhiri genosida tertua di dunia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA