Indonesia ajak ASEAN tingkatkan mekanisme pemantauan wilayah

Negara-negara ASEAN tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya teroris dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme

Indonesia ajak ASEAN tingkatkan mekanisme pemantauan wilayah

Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan mekanisme pemantauan wilayah secara komprehensif dalam pertemuan ASEAN Political Security Community sebagai rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-35 di Bangkok, Sabtu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan lima hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Menko Mahfud mengatakan hal pertama adalah terkait masalah terorisme. Dia menyampaikan bahwa kelompok teroris terus mengubah taktik dan strategi mereka termasuk melibatkan perempuan sebagai aktor serangan.

“Kita juga harus memperkuat tekad bersama dalam menghadapi Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke wilayah kita (ASEAN),” ungkap Menko Mahfud, di Bangkok, Sabtu.

Menurut dia, negara-negara ASEAN tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya teroris dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme.

Disamping itu, Menko juga menegaskan bahwa ASEAN harus terus meningkatkan kerja sama pertukaran informasi teroris lintas batas melalui Interpol 24/7 dan ASEAN Our Eyes.

Poin kedua yang dia sampaikan adalah dalam era Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital, ASEAN harus menjaga ruang siber dari kemungkinan terjadinya serangan serta mampu mengatasi tantangan seperti cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.

“Karenanya, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam keamanan siber,” kata Menko Mahfud.

Menko Mahfud melanjutkan poin ketiga adalah terkait masalah penyelundupan narkoba dan dia meminta agar negara-negara anggota ASEAN harus berkomitmen terhadap penanggulangan obat-obatan terlarang.

Keempat, Indonesia menekankan agar ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) dapat diimplementasikan melalui kerja sama praktis dalam 4 area kerja sama pada Outlook.

“Implementasi AOIP akan menunjukkan peran aktif dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan ekosistem yang damai di kawasan ini,” kata Menko Mahfud.

Poin terakhir yang dia tekankan adalah terkait penanganan hak asasi manusia antarpemerintah ASEAN.

Menko Mahfud menyampaikan setelah 10 tahun terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR), saat ini sudah saatnya bagi ASEAN untuk mereview Kerangka Acuan AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan.

“Tantangan dan masalah yang saya sebutkan di atas hanya dapat diatasi ketika kita bersatu dan sentralitas ASEAN adalah kuncinya,” kata Menko Mahfud.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA