Filipina: Perjanjian nuklir dengan Rusia masih “tak jelas”

Presiden Duterte akan berkonsultasi dengan kabinet terlebih dulu, terkait potensi kesepakatan ini melanggar konstitusi

Filipina: Perjanjian nuklir dengan Rusia masih “tak jelas”

Filipina menegaskan perjanjian energi nuklir dengan Rusia masih “tak jelas”, sebagaimana pernyataan Presiden Rodrigo Duterte yang menyatakan bahwa kesepakatan itu bisa jadi tidak konstitusional.

“Mereka tengah mendiskusikan apakah itu layak atau tidak. Masih dibicarakan, belum ada yang pasti,” ujar Juru Bicara Presiden Filipina Salvador Panelo, dalam keterangannya.

Perjanjian pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan satu dari 10 kesepakatan yang ditandatangani oleh Filipina dan Rusia dalam kunjungan Duterte ke Moskow selama lima hari.

Meski begitu, Duterte mengatakan akan berkonsultasi dengan kabinet terlebih dulu, terkait potensi kesepakatan senilai USD12,57 juta ini melanggar konstitusi.

“Konstitusi tak akan menyukainya. Itu sebabnya saya harus bicara dengan kabinet. Saya tak dapat menegaskan atau menyangkal, karena itu bagian dari proposal,” urai Duterte, ketika tiba di Filipina pada Minggu.

Berdasarkan nota kerja sama (MOC) yang diteken selama KTT Asia Timur ke-12, pada November 2017 lalu kedua negara sepakat soal program kerja sama nuklir.

Sekretaris Energi Filipina Alfonso Cusi mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari niat pemerintah untuk mengembangkan berbagai aplikasi untuk energi nuklir, terutama pembangkit listrik.

Saat ini Filipina telah memiliki pembangkit listrik pertama dan satu-satunya, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan, yang dibangun semasa pemerintahan mantan Presiden Ferdinand Marcos.

Pembangkit listrik itu belum pernah dioperasikan karena terkait persoalan keselamatan dan korupsi.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA