Aliansi etnis Myanmar ingatkan dampak pemilu bagi perdamaian

Komisi Pemilihan Umum berencana menggelar pemilihan umum pada November 2020

Aliansi etnis Myanmar ingatkan dampak pemilu bagi perdamaian

JAKARTA

Pemimpin Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST), gabungan 10 kelompok etnis bersenjata yang menandatangani Kesepakatan Gencatan Senjata Nasional (NCA), memperingatkan dampak pemilihan umum 2020 bagi proses perdamaian di Myanmar.

Jenderal Yawd Serk, ketua Dewan Restorasi Negara Bagian Shan (RCSS), mendesak kelompok-kelompok tersebut berhati-hati membahas perdamaian selama pemilu.

“Untuk mencapai tujuan, persatuan di antara kami sangat penting. Kita harus membangun persatuan yang lebih kuat dan terkonsolidasi,” katanya kepada perwakilan kelompok-kelompok pada pertemuan PPST di Chiang Mai, Thailand, Kamis.

Selama pertemuan tiga hari, kelompok-kelompok etnis tersebut akan membahas isu-isu terkait dengan diadakannya sesi keempat Konferensi Panglong Abad 21 pada awal 2020.

Mereka juga membahas dampak pemilu dan kesepakatan untuk membangun serikat federal.

Komisi Pemilihan Umum berencana menggelar pemilihan umum pada November 2020.

Jenderal Yawd Serk mengatakan prinsip-prinsip dasar perdamaian dan pembentukan serikat federal harus disepakati pada Konferensi Panglong ke-21 sebelum pemilu.

‘’Hanya dengan begitu jalan menuju perdamaian dan persatuan federal menjadi jelas dan lancar setelah 2020," kata dia.

Pertemuan ini juga bertujuan menemukan cara memajukan proses perdamaian yang terhenti sejak akhir tahun lalu karena ketidaksepakatan dalam hal serikat federal dan masalah lainnya.

Pembicaraan perdamaian formal telah ditunda sejak Persatuan Nasional Karen (KNU) dan RCSS untuk sementara menangguhkan keikutsertaan mereka Oktober lalu.

Selain RCSS dan KNU, penandatangan lain dalam NCA adalah Tentara Pembebasan Nasional Karen, Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O, Front Nasional Chin, Front Demokrasi Semua Siswa Burma, Partai Pembebasan Arakan, Tentara Buddha Karen Demokrasi, Tentara Buddha Karen Demokratis, Partai Negara Mon Baru, Partai Negara Mon Baru , dan Uni Demokrasi Lahu.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA